suara banua news – BANJAR, Kalangan kepala desa atau Pambakal serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Banjar, diminta untuk bersikap netral di pelaksanaan Pemilu 2024.
JIKA kedapatan dan terbukti, tidak netralitas, maka sanksi akan diberhentikan hingga sanksi pidana.
“Kades dan BPD wajib netral saat pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 30 Ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang desa”
“Jika melanggar larangan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran baik secara tertulis dan lisan. Jika masih tidak menghiraukan maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara hingga secara permanen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banjar, Syahrialuddin, Selasa 7 Nopember 2024.
Dia memastikan, UU Nomor 6/2014 tersebut juga berlaku bagi perangkat desa yang tertuang dalam Pasal 52 Ayat 1 dan 2.
“Jadi mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon atau pasangan calon (Paslon) pada Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 mendatang,” Sambung Syahrialuddin.
Demikian juga, larangan terhadap kepala desa serta perangkatnya untuk menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan, termasuk Permusyawaratan Desa (BPD).
” Dilarang menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan mereka, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Paslon, hingga mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan,” lanjutnya.
Kades, perangkat desa, dan BPD yang melanggar netralitas juga dapat dikenakan sanksi pidana selama satu tahun dan denda sebesar Rp12 Juta berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
“Kami berharap agar Kades, perangkat desa, dan BPD dapat memperhatikan empat poin larangan tersebut. Kami juga sudah menggelar rapat koordinasi (Rakoor) bersama Kades se-Kabupaten Banjar pada 11- 12 September 2023 lalu untuk membahas terkait netralitas saat pemilu,” jelasnya.
Selain itu, Syahrialuddin memastikan, jelang masa kampanye Pemilu 2024, Dinas PMD Kabupaten Banjar akan kembali memberikan surat imbauan ke desa-desa terkait netralitas saat Pemilu.
“Sehingga mereka tidak lupa. Bahkan saat berkegiatan ke desa-desa, kami selalu menyampaikan himbauan ini”
” Selain Kades, perangkat desa, dan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), RT, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PPK), Posyandu, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga dilarang berafiliasi dengan Parpol berdasarkan UU Nomor 18/2018 yang mengatur tentang LKD,” tandasnya. ****
gusdur sbn
