suara banua news -MARTAPURA, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas, ajak semua stake holder untuk bersama sama menurunkan angka stunting dengan aksi dan bukti nyata di lapangan.
“ STAKE holder yang terkait, nantinya bisa berkoordinasi bersama-sama dengan PKK dalam penguatan-penguatan keluarga baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan sosial,“ kata Ketua TP PKK Kabupaten Banjar saat rapat koordinasi pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 provinsi via zoom meeting, Jum’at 19 Agustus 2022.
Salah satu tujuan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas ini adalah mengindentifikasi perkembangan, kendala dan solusi pemecahan masalah multi sektor dalam pelaksanaan tata Kelola percepatan penurunan stunting, jelasnya.
Saat ini jumlah kasus balita stunting secara nasional sebesar 5.612.000 sedangkan di 12 provinsi prioritas tercatat sebesar 3.660.514 (65,23 persen) berdasarkan EPPGBM Tahun 2021, dan Kalimantan Selatan tercatat SSGI tahun 2021 mencapai 110.881 (30 persen).
Sedangkan kendala intervensi spesifik percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan sebutnya, antara lain terbatasnya SDM untuk pelaksanaan program AMPL dan STBM baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan belum maksimalnya kegiatan yang terpadu antara SKPD khususnya untuk pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bappeda Litbang Banjar Riza Dauly, bahwa kendalanya belum maksimalnya koordinasi antar stake holder, kurangnya wawasan/kapasitas SDM dan keterbatasan tenaga teknis lapangan.
Cakupan layanan di Kabupaten antara lain indikator pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja puteri masih mengejar target kekurangan 3 persen dari target 52 persen
“ Namun cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting sudah terealisasi sesuai target mencapai 100 persen,” lanjutnya.***
