suara banua news- MARTAPURA, Ketua Tim Penanggulangan Penanganan Stunting (TPPS) Said Idrus Al Habsyie, menjelaskan soal ketidak hadiran dirinya dalam dua kali undangan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar dalam RDP yang membahas dana stunting.
MENURUTNYA, untuk masalah teknis itu tidak perlu bupati dan wakil bupati Banjar. Cukup kepala SKPD yang terkait yang menghadirinya.
Seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan. Mereka itu yang pihak pengguna anggaran, jelas Said Idrus Al Habsyie, usai membuka acara di hotel Airis, Kamis pagi 20 Juni 2024.
Disinggung soal kinerja TPPS dalam penanganan stunting, pihaknya bersyukur darinya 13 Kabupaten di Kalsel. 8 Kabupaten rata rata naik. Malahan Kabupaten Banjar yang terendah.
” Alhamdulillah. Kita dari 13 Kabupaten di Kalsel. Itu 8 Kabupaten rata rata naik. Malahan kita yang terendah, dari 26 koma sekian jadi 30 persen, 3 persen aja naiknya. Itupun pendataan dan pengukurannya kurang akurat, makanya perlu pengawalan,” kata Ketua TPPS Said Idrus Al Habsyie.
Seluruh kepala dinas itu punya anak angkat. Maksudnya, Ibu hamil sampai anak belita ada yang membiayainya. Seluruh Kepala SKPD punya anak anak dalam penanganan stunting di Kabupaten Banjar.
” Bahkan kalo perlu anggota dewan yang punya gajih tinggi bisa ikut punya anak asuh. Karena stunting ini tidak bisa selesai kalo tidak krubuti (kerumuni),” Jelasnya.***
gusdur sbn
