suara banua news-MARABAHAN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batola, menggelar Debat pertama pemilihan kepala daerah atau Pilkada Batola 2024 dan disiarkan secara live di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum (KPU)
DEBAT yang digelar Minggu malam, 10 November 2024, diikuti ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batola Bahrul Ilmi-Herman Susilo – Rahmadian Noor-Sumardji, dan paslon Mujiyat-Fahrin Nizar.
Soal Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu pembahasan dalam debat pertama.
Ada tiga dimensi IPM yang diukur berdasarkan standar pengukuran dari United Nations Development Programme (UNDP), yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.
Ada empat kategori untuk capaian IPM ini, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-79 kategori sedang.
Sebagaimana diketahui, IPM Batola 2023 bernilai 68,11 atau menempati peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Angka tersebut seharusnya meningkat karena IPM Batola pada tahun 2022 adalah 67,37.
IPM ini beberapa kali disinggung oleh pasangan calon H Bahrul Ilmi-Herman Susilo dan tanya jawab antarpasangan calon.
Sebenarnya langkah-langkah rasional peningkatan IPM ini sudah disampaikan pasangan Mujiyat-Fahrin Nizar dalam representasi visi misi maupun program.
“Untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, tentu saja pemerintah harus memiliki program unggulan. Urutan pertama adalah membangun pelabuhan laut berskala nasional,” jelas Mujiyat.
“Pelabuhan tersebut akan menjadi magnet ekonomi berbasis kerakyatan disusul program berikutnya berupa lumbung pangan nasional,” sambungnya.
Program lumbung pangan nasional sendiri akan menurunkan daya beli kebutuhan pokok masyarakat di pedesaan.
Jika masyarakat dapat memanfaatkan lahan sebagai sumber makanan sehari-hari, daya beli untuk komoditas lain akan meningkat.
Penggunaan lahan yang tepat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kehidupan.
Kebanyakan masyarakat pedesaan tidak memanfaatkan lahan sebagai kebutuhan mereka.
Namun lebih memilih bekerja sama dengan instansi lain sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal.
Di sisi lain, pelabuhan maupun lumbung pangan yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan, akan disinergikan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Selanjutnya ujung pembangunan daerah adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan.
“Kami memiliki program kepada masyarakat yang belum beruntung berupa beasiswa,” sambungnya Fahrin Nizar.
Selain pemberian beasiswa, langkah-langkah lain yang berhubungan dengan peningkatan IPM adalah peningkatan kesejahteraan guru swasta dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Kemudian dalam peningkatan dimensi kesehatan, kami akan mengoptimalkan BPJS agar semua masyarakat mendapat pelayanan kesehatan”
“Tak ketinggalan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan,” lanjutnya.
Pembangunan puskemas pembantu maupun puskesmas desa juga penting dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang terkendala kondisi geografis.
“Intinya pembangunan yang dilakukan harus merata dan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Makanya kami berpegang pada prinsip bahwa pemimpin adalah rakyat”
” Tak seorang pun pemimpin tanpa rakyat, karena rakyat yang memilih pemimpin,” tandanya Mujiyat.***
ahim sbn
