suara banua news – MARABAHAN, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ( Batola) melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan SKPD dalam dalam rangka mendukung kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional, provinsi, maupun daerah.
DALAM perjanjian kinerja ini, ada 19 SKPD tercatat sudah melakukan perjanjian ini. Sebelumnya Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekertaris DPRD dan 8 indtansi serta 17 camat sudah melakukan penandatangan perjanjian kinerja.
Kepala Bappelitbang Batola Munadi mengungkapkan, Perjanjian Kinerja (PK) ini sudah diatur oleh Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
“Dengan adanya penandatanganan PK ini Kepala SKPD dapat mengetahui bahwa setelah anggaran disahkan, maka setiap kepala SKPD ini harus menjalankan dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional, provinsi, maupun daerah”
” Setiap daerah harus melaporkan kesuksesan kegiatan yang berjalan di indikator masing-masing kepada kepala pemerintahanya”
” Penyusunan anggaran sangat berdampak ke indikator, baik itu dari indikator kinerja utama maupun tenaga kunci untuk mencapai target tersebut,” jelas Munadi.
PK ini juga berlaku untuk bahan laporan dan evaluasi kinerja yang sudah dijalankan, sambungnya.
Munadi juga menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan provinsi kalsel untuk merencanakan replikasi aplikasi raport sementara yang ada pada beberapa daerah di kalsel termasuk Provinsi, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Tanah Laut.
Untuk Kabupaten Barito Kuala, masih belum menerapkan aplikasi tersebut karena masih terkendala beberapa hal seperti sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung untuk penerapan aplikasi.
Ia pun berharap perjanjian kinerja 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan menggambarkan kinerja Kabupaten Barito Kuala, sehingga apa yang sudah diberikan pemerintah daerah digunakan efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Barito Kuala, lanjutnya.
Sementara Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Batola, Fahrurrijal menambahkan, bahwa perencanaan aplikasi ini akan diuji coba setelah pelantikan Bupati terpilih Barito Kuala di tahun 2025 ini.
“Sudah berlangsung dua tahun belakangan ini di Bappelitbang terkait PK dan ini akan menjadikan bahan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya,” jelasnya. ***
ahim sbn
