suara banua news – MARABAHAN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) memanggil tiga perusahaan daerah (perusda) untuk rapat evaluasi kinerja pada Kamis (10/7/2025).
PERTEMUAN yang dipimpin langsung Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, ini juga membahas potensi konflik kepentingan yang dinilai mulai muncul, terutama terkait proyek-proyek daerah.
Tiga perusda yang hadir adalah PDAM Batola, PD Aneka Usaha Selidah (AUS), dan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) beserta anak perusahaannya, PT PBKM.
PDAM Batola diwakili Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Nazhirni. PD AUS diwakili Pelaksana Jabatan (Pjs) Direktur Utama Ahmad Safari Ramadhan, dan PD PBKM oleh Pjs Direktur Utama Mandrek.
Keduanya ditunjuk langsung oleh Bupati H Bahrul Ilmi sejak Maret 2025.
PD AUS Akui Kesulitan Keuangan, Minta Penyertaan Modal
Ahmad Safari dari PD AUS menjelaskan kesulitan keuangan yang dihadapi perusda tersebut.
Pendapatan PD AUS hanya berasal dari fee kerja sama pengangkutan batu bara (2,5%) dan penyewaan alat berat.
Sejak 2008, PD AUS tidak menerima penyertaan modal dari Pemkab Batola.
Dengan pengeluaran bulanan Rp37 juta dan pemasukan hanya Rp13-20 juta, PD AUS berupaya membuka peluang bisnis baru di sektor konstruksi dan perdagangan.
Safari berharap adanya tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah, dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.
Kinerja dan Administrasi PBKM Dipertanyakan
PD PBKM, yang telah beroperasi selama satu dekade, menghadapi masalah administratif serius, termasuk belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
Meskipun demikian, PD PBKM telah menyetor dividen Rp2,5 miliar kepada daerah dan memiliki aset seperti mess karyawan dan mobil operasional.
DPRD Soroti Potensi Konflik Kepentingan dan Lelang Proyek
Anggota Komisi III DPRD Batola, Syarif Faisal, menyoroti keterlibatan PD AUS dalam proyek konstruksi daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat posisi Bupati sebagai komisaris di perusda.
Syarif juga menyinggung adanya keluhan dari pelaksana jasa konstruksi terkait lelang ulang proyek yang dinilai tidak rasional, dengan penawaran awal PD AUS hanya 5 persen dan meningkat menjadi 24-27 persen pada lelang ulang.
Senada, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batola, Jauhar Arif, menegaskan bahwa perusda sebaiknya tidak mendominasi proyek APBD.
Penyertaan modal hanya dapat diberikan jika perusda menunjukkan neraca positif selama tiga tahun berturut-turut, yang menurut Arif, belum mampu ditunjukkan oleh PD AUS dan PBKM.
PD AUS Pastikan Tak Ikut Lelang Baru
Menanggapi kekhawatiran DPRD, Ahmad Safari memastikan PD AUS akan mengikuti regulasi yang ada, termasuk Sistem Kemampuan Paket (SKP), dan tidak akan mengikuti lelang proyek baru selain yang sudah berjalan.***
ahim sbn
