suara banua news -MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester I Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banjar.
RAKOR yang diadakan di Aula Kantor Bappedalitbang, Martapura, Selasa pagi ini, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian penetapan target SPM sebelum batas waktu 31 Agustus 2025.
Pj. Sekretaris Daerah (Setda) Banjar, H. Ikhwansyah, menyatakan rakor ini sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan rencana aksi lintas sektor dalam mendukung penerapan SPM.
Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci untuk memperjelas arah kebijakan dan mengatasi tantangan dalam pelaksanaan SPM yang mencakup berbagai urusan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga penanggulangan bencana.
Hingga akhir Juli, lima perangkat daerah masih belum menyelesaikan draf keputusan bupati terkait penetapan target SPM.
Kelima perangkat daerah tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat (DPUPRP), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).
Berbeda dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (DPRKPLH), dan Satpol PP yang telah menyelesaikan draf tersebut.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banjar, Agus Hidayat, menjelaskan bahwa penetapan target SPM harus dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum 31 Agustus 2025.
Ia menyebutkan ketidaksesuaian data dan perhitungan yang belum rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra sebagai kendala yang dihadapi beberapa SKPD.
Oleh karena itu, batas waktu pengumpulan data dari masing-masing SKPD ditetapkan hingga 12 Agustus 2025.
Rakor dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Hj. Liana Penny, Plt. Kepala Satpol PP Yudi Andrea, tim penerapan SPM, dan perwakilan dari berbagai SKPD terkait.
Kegiatan diisi dengan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Diharapkan rakor ini dapat membantu Pemkab Banjar mencapai target penetapan SPM tepat waktu.***
sbn
