suara banua new -MARTAPURA, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar tahun 2021 mengalami defisit mencapai Rp. 127 miliar. Hal tersebut terungkap dalam
beberapa kali rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Banjar bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
MENURUT Kepala Badan Pendapatan Daerah Farid Soufian, harus ada rasionalisasi belanja. Dimana setiap instansi harus memangkas anggaran hingga 20 persen.
“Mau tidak mau harus ada rasionalisasi belanja. Rata rata setiap instansi mesti memangkas hingga 20 persen anggarannya,” jelasnya.
Ada beberapa faktor munculnya defisit itu tambahnya, diantaranya asumsi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memenuhi harapan.
Selain itu, pemotongan anggaran juga berdampak berkurangnya jumlah kunjungan kerja para pejabat keluar daerah. Demikian juga pada proyek strategis hanya dilaksanakan skala prioritas saja.
Upaya lainnya adalah meningkatkan target sumbangan ke kas daerah atau PAD melalui peningkatan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dan konsep peningkatan PAD dari BUMD ini sudah disetujui DPRD Kabupaten Banjar dan tidak lagi seperti tahun tahun sebelumnya, agar bisa menutupi defisit tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Banjar M Rofiqi juga mengakui terjadinya defisit anggaran, dan pihaknya mengharapkan agar BUMD menaikkan kinerjanya sehingga mampu memnuhi target PAD yang diberikan.
“Memang ada defisit, dan kita sudah memberikan target yang mesti dicapai BUMD. Mudah mudahan itu bisa tercapai tandasnya.***
suara banua news
