sbn-HANDIL BAKTI, Keluhan warga tentang kemacetan parah dan tingginya risiko kecelakaan di Simpang Empat Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, kembali menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan.
ROMBONGAN yang dipimpin Ketua Komisi III, Mustaqimah, melakukan kunjungan lapangan secara langsung pada hari Rabu (26/11/2025) untuk melihat kondisi secara langsung.
Selama peninjauan, para anggota DPRD menyaksikan berbagai masalah di lokasi, antara lain tikungan yang sangat curam, ruas jalan menanjak menuju jembatan yang menyulitkan kendaraan, dan beberapa kendaraan angkutan yang kesulitan menaiki lereng.
Pada saat yang sama, seorang pengendara motor wanita mengalami kecelakaan ringan setelah terjatuh di tikungan, namun beruntung tidak mengalami cedera parah.
“Tujuan kami datang ke sini adalah untuk memantau pekerjaan BPJN Kalsel dan mencari tahu rencana penanganan lalu lintas di daerah ini,” kata Mustaqimah.
Mustaqimah menekankan bahwa Komisi III mendorong pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan potensi kecelakaan.
Namun, usulan tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Selain itu, pelebaran jalan juga dinilai sebagai alternatif yang layak untuk memperbaiki arus lalu lintas.
Di sisi lain, Kepala BPTD Kelas II Kalsel, Sigit Mintarso, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan dan penataan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, pemasangan traffic light adalah langkah paling realistis yang dapat dilakukan segera.
“Namun, sebelum traffic light dipasang, perlu dilakukan perbaikan bentuk dan struktur persimpangan sebagai bagian dari manajemen lalu lintas yang lebih baik,” katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BPJN Kalsel, I Gede Trisna Sura Nata, mengakui adanya usulan flyover dan menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu pengajuan resmi dari DPRD untuk melakukan pembahasan lebih mendalam.
Pembangunan flyover di daerah Kalsel memang menghadapi tantangan terkait anggaran.
Sebagai contoh, flyover Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin sepanjang 400,4 meter membutuhkan biaya sekitar Rp150 miliar.
Sementara itu, rencana flyover Pangeran Antasari–Anang Adenansi (1.000 meter) yang DED-nya selesai sejak 2016 dengan perkiraan biaya Rp300 miliar belum terealisasi.
Hal serupa juga terjadi pada rencana flyover Bundaran Simpang Empat Banjarbaru yang meskipun layak secara teknis, ekonomi, dan lingkungan, masih belum ada kepastian penyelesaiannya.
Dengan kondisi yang mendesak di Simpang Empat Handil Bakti, masyarakat kini menantikan tindakan nyata dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.***
ahim sbn
