sbn-JAKARTA, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah berhenti mengangkat tenaga honorer, terutama bagian administrasi.
MENURUTNYA, hal ini hanya akan menambah beban belanja pegawai dan membebani kepala daerah berikutnya.
Mendagri menilai banyak tenaga honorer administrasi sebelumnya merupakan tim sukses pemilihan kepala daerah.
Lama-kelamaan mereka akan meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Tito memberikan pengecualian untuk tenaga yang memiliki keahlian khusus, seperti guru dan tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan.
Tito berharap anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan sekolah, dan fasilitas kesehatan demi kepentingan masyarakat.***
