suara banua news -MARTAPURA, Konsultan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tin Herawati mengunjungi langsung anak penderita stunting di Desa Bawahan Selatan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Rabu (6/10/2021).
KEDATANGAN Tin Herawati ke Kabupaten Banjar ini didampingi Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan, yang disambut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Banjar, Siti Hamidah berserta jajarannya.
Rombongan ini terlebih dulu mengadakan diskusi dengan pihak desa dan kecamatan di Kantor Desa Bawahan Selan, yang kemudian mendatangi dua keluarga stunting.
Setibanya di rumah yang dituju, Tin Herawati dan rombongan disambut seorang ibu dan anaknya yang mengalami stunting umur 21 bulan.
Ia tampak ceria dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Tin Herawati tampak akrab dan menggendong anak tersebut sambil menanyakan terkait pemberian makan.
Dari keterangan ibunya, anaknya memang pilih-pilih dalam makanan. Sehingga dianggap kekurangan gizi dan mengalami stunting. Tin Herawati juga memberi masukan bagaimana pemberian gizi yang tepat.
Tin Herawati menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Kalsel ingin melihat langsung kondisi keluarga yang anaknya stunting, untuk dapat diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi.
“Dengan pihak pemerintah dan stakeholder kami juga berdiskusi terkait kendala yang dihadapi, dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga, masukan-masukan itu dijadikan bagian laporan ke Menko PMK untuk kualitas program pembangunan keluarga lebih baik,” terang Tin Herawati, usai mengunjungi anak stunting di Desa Bawahan Selan.
Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia.
Mengutip dari laman Kemenko PMK, berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia.
Presiden RI Joko Widodo sendiri telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, dengan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma’ruf Amien sebagai ketua pengarah.
Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan mengatakan Kalimantan Selatan termasuk dalam 10 besar angka stunting tertinggi se-Indonesia dengan persentase 31,75 persen berdasarkan data survei Studi Status Gizi Balita Indonesia.
Angka di Kabupaten Banjar 36,87 persen yang berada di posisi tengah dari 13 Kabupaten Kota se-Kalsel, di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Balangan 52,10 persen, disusul Tabalong 44 persen, dan Hulu Sungai Selatan 42 persen.
Dijelaskan Ramlan, 2024 angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen, di mana tiap tahunnya harus menurunkan 3,55 persen. Target tersebut lebih tinggi dari target nasional yang hanya 2,5 persen pertahun.
“Kami akan membentuk tim pendamping keluarga di Kalsel yang totalnya 3.072 orang pendamping. Satu tim terdiri dari bidan desa, PKK, PPKBD yakni kader KB di desa di mana tiap tim mendampingi 6 ribu penduduk. Mereka akan memantau, mengedukasi, dan memberi penyuluhan bagi keluarga stunting,” terang Ramlan.
Sementara, Kepala Dinas PPKBP3A Banjar, Siti Hamidah mengungkapkan bahwa Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Ketua TP PKK Hj Nur Gita Tiyas sangat konsen dalam penanganan stunting.
“Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari pemerintah pusat ini dapat membantu penurunan angka stunting lebih cepat,” harap Siti Hamidah.
Ia menambahkan, program penanganan stunting yang dilakukan meliputi penyuluhan kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan dini, serta pencegahan stunting dengan bekerjasama lintas sektor.
Pada kesempatan itu, pihak keluarga yang dikunjungi juga diberi bingkisan berisi paket kebutuhan pokok.
Kabupaten Banjar sendiri, merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah stunting.***
suara banua news
