suara banua news – MARTAPURA, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar Nasrullah Shadiq memaparkan, anggaran penanganan stunting tahun 2024, bukan Rp. 118 miliar, melainkan Rp. 139 miliar.
MENURUTNYA, dari data yang pihaknya pegang dan berdasarkan hasil input para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Aksi Bangda totalnya itu Rp. 139.6 miliar sekian. Itu ada di 7 SKPD di Kabupaten Banjar yang menampung anggaran tersebut.
Dijelaskan Nasrullah Shadiq, adanya perbedaan jumlah anggaran yang disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebesar Rp. 118 miliar, hal itu dikarenakan Tagging Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), data yang disampaikan BPKPAD adalah data yang di input pada awal tahun pada SIPD.
Sedangkan data yang ada di BAPPEDALITBANG diinput dari seluruh SKPD, melalui aplikasi Aksi Bangda.
” Sebenarnya kalau seluruh SKPD menginputnya sama dengan SIPD, maka angkanya juga sama. Jadi tergantung yang nginput sih. Harusnya sih sama semuanya,” jelas Nasrullah Shadiq, Kamis sore 6 juni 2024 diruang kerjanya.
Untuk SKPD yang paling besar anggarannya ada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, sebesar Rp. 99,7 miliar. Itu termasuk anggaran BPJS sebesar Rp. 91 miliar.
Lalu kenapa, BPJS itu masuk semua anggaran stunting? Karena waktu di masukkan keaksi Bangda itu datanya itu tidak bisa dipisah.
Antara anggaran buat stunting dan yang tidak stunting, datanya digabung semua. Lalu sisanya untuk penangan stunting, kata Nasrullah Shadiq.
Selain Dinas Kesehatan, sebut Nasrullah Shadiq. Ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan
(PUPRP) sebesar Rp. 24,3 miliar.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp. 8,9 miliar. Untuk PMD ini, kebanyakan dari dana desa.
Selain itu ada di Dinas KB Rp. 5,6 miliar, Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 688 Juta dan Dinas Sosial sebesar Rp. 221 juta serta Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 110 juta.***
gusdur sbn
