suara banua news- MARTAPURA, Bupati Banjar H Saidi Mansyur diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kencana Wati membuka rapat koordinasi program smart city dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/kota cerdas.
RAPAT koordinasi dengan tema audiensi layanan 112-Emergency Call Online (Aplikasi Layanan Panggilan Darurat) berlangsung Aula Barakat Martapura, Pemkab Banjar, juga dihadiri PT. Jasnita Telekomindo Tbk.
Aplikasi layanan panggilan darurat ini, dalam program smart city untuk peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Banjar.
Oleh karena itu, call center 112 mendukung 2 dimensi dari program smart city yaitu dimensi society dan government, jelas Kencana Wati.
Call center 112 telah diintegrasikan dengan panggilan darurat lainya antara lain 113 Damkar dan 118 Ambulans serta sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
Instansi yang mendukung call center 112 antara lain BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar dan Kepolisian, sambungnya.
Para peserta rapat koordinasi, khususnya dari SKPD untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung kelancaran penerapan pelayanan ini dalam mewujudkan konsep smart city yang responsif, inovatif dan berorientasi pada layanan masyarakat, lanjutnya.
Di kesempatan itu, Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith mengatakan, panggilan 112 adalah nomor panggilan darurat untuk berbagai macam kejadian, seperti kecelakaan, kebakaran dan lainnya.
Masyarakat bisa menghubungi 112 melalui handphonenya walaupun tidak ada pulsa dan tidak ada jaringan atau sinyal.
“Kedepannya panggilan 112 ini terintegrasi dengan SKPD, sehingga koordinasi instansi bisa lebih cepat dan efisien,” ungkap Aidil Basith.
Senior Regional Manager PT Jasnita Telekomindo Tbk David Kristianto Yohansyah menambahkan, manfaat layanan 112 diantaranya masyarakat mudah melaporkan kejadian darurat 24 jam/7 hari.
Termasuk lokasi penelpon bisa dilacak atau diketahui dan pemerintah daerah hadir saat masyarakat menghadapi kedaruratan itu.
“Selain itu juga mendukung tupoksi OPD kedaruratan di daerah sesuai SOP yang dibuat, menjadi pusat data dan informasi untuk pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan serta tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarat kepada pemerintah daerah semakin meningkat,” katanya. ***
etoi sbn
