suara banua news – BATOLA, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya, Batola berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
PENGHARGAAN ini diterima langsung oleh Bupati H. Bahrul Ilmi dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel, Senin 26 Mei 2025.
Pencapaian ini disaksikan oleh Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, Wakil Bupati Herman Susilo, Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) H. Zulkipli Yadi Noor, Sekretaris DPRD Haris Isroyani, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wiwien Masruri.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menjelaskan bahwa penilaian WTP didasarkan pada empat kriteria utama: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan bukti dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Penilaian juga mencakup posisi keuangan per 31 Desember 2024, realisasi anggaran, dan arus kas.
Meskipun seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan meraih WTP, BPK tetap menemukan beberapa permasalahan, terutama terkait kekurangan volume fisik, belanja yang tidak sesuai ketentuan, dan denda keterlambatan.
BPK merekomendasikan penyesuaian substansi kegiatan dengan rencana kegiatan anggaran, serta penggunaan belanja modal yang tepat untuk aset tetap dan belanja barang untuk aset persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
BPK meminta pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam waktu 60 hari.
Bupati Bahrul Ilmi menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, sementara Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menyampaikan apresiasi atas proses audit yang independen dan profesional serta atas konsistensi Pemkab Batola dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.
Prestasi ini dinilai sebagai modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala.***
ahim sbn
