sbn- MARTAPURA, Aspirasi masyarakat Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, akhirnya terwujud melalui realisasi proyek rekonstruksi jalan tani yang didanai dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
PROYEK yang berlokasi di RT01, Gang Mundam ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani setempat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menjelaskan bahwa penempatan Pokir senilai Rp150 juta ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Kelompok Tani (Poktan) Desa Labuan Tabu.
Menurutnya, Poktan datang langsung ke kediamannya untuk mengajukan usulan perbaikan jalan tani.
“Pokir ini murni aspirasi dari masyarakat, khususnya para petani yang sangat membutuhkan perbaikan jalan tani untuk mempermudah akses mereka ke lahan pertanian,” jelas Irwan Bora
Dirinya sebutnya, telah meninjau langsung kondisi jalan tani yang memiliki lebar 1,5 meter tersebut.
Dia menilai perbaikan sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengalokasikan Pokirnya melalui Dinas Pertanian Kabupaten Banjar untuk penanganan teknis.
“Saya sudah melihat langsung kondisinya, dan memang sangat memprihatinkan. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan petani dapat lebih mudah mengangkut hasil panen mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai koordinasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes), Irwan Bora menegaskan bahwa yang menjadi prioritasnya adalah aspirasi masyarakat.
Ia berpendapat bahwa selama proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, seharusnya tidak ada masalah.
“Aspirasi ini datang langsung dari masyarakat, dan saya sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk memperjuangkannya”
“Jika ada manfaatnya untuk masyarakat, kenapa harus dipermasalahkan? Pambakal (Kepala Desa) seharusnya mendukung,” tegasnya.
Irwan Bora juga menambahkan, idealnya laporan mengenai kondisi jalan tani yang rusak ini datang dari Pemdes atau Pambakal, terutama untuk desa-desa yang masih tertinggal.
Irwan berharap, dengan adanya realisasi Pokir ini, Pemdes dapat lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Seharusnya Pemdes juga mendukung aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kita. Bahkan, menurut saya, dana yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp150 juta, tergantung kondisi keuangan daerah kita,” tandasnya.***
