sbn – BATOLA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak aktivitas angkutan kelapa sawit yang kian meresahkan masyarakat.
KERUSAKAN infrastruktur jalan dan ancaman keselamatan pengguna jalan lain menjadi sorotan utama, mendorong Komisi III DPRD Batola mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengambil tindakan tegas.
Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (17/09/2025), Ketua Komisi III DPRD Batola, Saleh, bersama anggota komisi Syarif Faisal, Maslan, dan Budiman, secara lugas menyampaikan keluhan warga.
Mereka menyoroti maraknya truk pengangkut sawit yang melanggar batas tonase dan menggunakan rute yang tidak sesuai peruntukan, mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Batola rusak parah dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kami tidak berniat menghambat roda perekonomian daerah yang digerakkan sektor sawit”
“Namun, kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dirugikan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Saleh, menyerukan agar perusahaan dan pengemudi angkutan sawit mematuhi aturan yang berlaku.
Komisi III menuntut Dishub tidak hanya berhenti pada sosialisasi, melainkan harus memperkuat penegakan hukum di lapangan.
Penertiban di titik-titik rawan dan penerapan sanksi administratif maupun tindakan langsung menjadi prioritas.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha sawit, dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan,” tambah Syarif Faisal, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Batola, Muhammad Abduh, menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk meningkatkan intensitas pengawasan.
Senada, Kepala Bidang Darat Dishub Batola, Dewi Arianti, mengonfirmasi rencana evaluasi menyeluruh terhadap jalur angkutan sawit dan pengetatan izin operasional.
“Kami akan segera mendata ulang rute, memperkuat titik pengawasan, dan menempatkan petugas di lokasi strategis untuk memastikan kepatuhan,” jelas Dewi.
DPRD Batola berharap langkah-langkah ini bukan sekadar respons temporer, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan infrastruktur publik dan keselamatan warga.
“Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” lanjutnya Saleh, menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.***
ahim sbn
