sbn- BATOLA,Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyampaikan keluhan terkait dugaan kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di wilayah mereka.
ASPIRASI ini disuarakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Batola pada hari Rabu (17/9/2025).
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, menyoroti masalah keterlambatan pencairan dana proyek konstruksi tahun ini.
Alimansyah juga menyoroti bahwa proyek-proyek yang ada justru dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah dengan nilai yang cukup besar.
“Kami merasa aneh mengapa proyek-proyek ini belum juga direalisasikan. Lebih ironisnya lagi, proyek-proyek yang ada malah dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah, dengan menggunakan e-catalog versi 5 yang menurut kami kurang transparan,” jelas Alimansyah.
Selain itu, Gapensi juga menyoroti lambatnya transisi dari e-catalog versi 5 ke versi 6, yang dianggap sebagai penyebab utama proyek-proyek tersebut terhambat.
Namun, mereka mempertanyakan mengapa beberapa pihak tetap dapat melaksanakan pekerjaan di tengah masa transisi ini.
“Ketika kami menunggu kejelasan aturan e-catalog versi 6, pihak lain justru tetap bisa bekerja”
“Kami khawatir proyek-proyek ini akan dikebut di akhir tahun, dan kami yang akan disalahkan jika proyek tidak selesai tepat waktu,” kata H. Mahali, salah satu anggota Gapensi.
Dewan Pengawas Gapensi Batola, H. Kursani, mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta oleh Bupati untuk memberikan surat dukungan kepada PD Aneka Usaha Selidah (AUS) agar dapat mengikuti tender proyek.
Namun, peran Gapensi hanya sebatas subkontraktor.
Beberapa bulan kemudian, PD AUS berhasil memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total nilai miliaran rupiah.
Gapensi sempat berpartisipasi dalam tender tersebut, namun lelang dibatalkan karena adanya item “sondir” yang tertinggal. Setelah proses lelang diulang, PD AUS kembali memenangkan seluruh paket dengan penawaran yang lebih tinggi.
“Biasanya, sondir itu ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa prosesnya tidak berjalan dengan adil,” kata Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
Gapensi juga menyoroti tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan yang diberikan kepada kontraktor dari luar daerah, dengan alasan nilai proyek yang besar dan kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan Puskesmas Anjir Muara, Puskesmas Anjir Pasar, dan Labkesmas Tier 2 Marabahan.
Kepala Disperkim yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Batola, H. Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh kendala teknis dalam transisi ke e-catalog versi 6.
Dia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, sebanyak 21 paket proyek akan ditayangkan di e-catalog versi 6.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Gapensi dengan kepala daerah untuk mencari solusi terbaik.
Gapensi Batola menegaskan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mencari solusi bersama demi menciptakan iklim usaha konstruksi yang adil dan sehat di Batola.***
ahim sbn
