sbn-NASIONAL, Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menyambut kedatangan 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 16 kementerian yang akan memulai tugas di kantor baru mereka pada November 2025.
LANGKAH ini menandai dimulainya pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke IKN, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat politik Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa semua fasilitas utama telah siap digunakan, termasuk perumahan ASN, jaringan listrik, pasokan air bersih, dan perlengkapan kantor.
Hal ini memastikan bahwa para ASN dapat segera bekerja tanpa kendala.
“Sejumlah kementerian telah menyerahkan data nama-nama ASN yang akan bertugas di IKN, mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” ujar Basuki.
Otorita IKN telah merekomendasikan daftar kementerian yang akan memulai operasional di IKN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L) akan menjadi gelombang pertama yang menempati ibu kota baru ini.
Prioritas diberikan kepada instansi yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan persiapan IKN menjelang peresmian sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Kementerian-kementerian tersebut antara lain:
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
– Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
“Kami merekomendasikan 16 kementerian yang secara langsung mendukung IKN.
Mereka telah menyampaikan daftar pegawai yang akan ditugaskan di Nusantara,” jelas Basuki.
Pada tahap awal, beberapa kementerian akan menerapkan sistem rotasi kerja dengan periode penugasan sekitar tiga bulan sekali di IKN.
Skema ini mencontoh Bank Indonesia, yang telah lebih dulu mengirimkan pegawainya untuk bekerja di kawasan pemerintahan baru.
Kebijakan ini bertujuan untuk membantu ASN beradaptasi dengan lingkungan baru dan memastikan operasional pemerintahan tetap efisien selama masa transisi menuju pemindahan penuh di tahun-tahun mendatang.
“Tahap awal ini akan menggunakan sistem penugasan bergilir agar transisi berjalan lancar dan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Basuki.***
