sbn-BANJARMASIN, Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat menuntaskan polemik pendistribusian LPG 3kg bersubsidi yang sempat viral dan memicu perdebatan di berbagai media sosial belakangan ini.
KISRUH ini bermula dari unggahan warga yang mengaku tidak dilayani saat hendak membeli gas melon, dengan dugaan pangkalan lebih mendahulukan pengecer hingga harga di tingkat pedagang melambung tinggi.
Kasus ini pun menuai pro-kontra di kalangan masyarakat dan netizen, bahkan Wakil Walikota Banjarmasin Hj Ananda telah menyampaikan penjelasan terkait kendala ini lewat akun Instagram pribadinya.
Berdasarkan data Bagian Perekonomian Pemko Banjarmasin, terdapat 800 titik pangkalan gas elpiji di seluruh kota yang kini berada dalam pantauan penuh pemerintah.
Untuk menutup celah penyimpangan, Pemko telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi gabungan yang melibatkan perangkat dinas terkait, kecamatan, kelurahan, serta PT Pertamina Patra Niaga.
Tim ini sudah turun ke lapangan guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran sesuai aturan.
Kabag Ekonomi dan SDA Pemko Banjarmasin Siane Apriliwati mengajak masyarakat dan agen untuk ikut mengawasi agar subsidi tetap dinikmati warga yang berhak.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin Akly menyatakan pihaknya akan mengundang pihak pangkalan dan perwakilan warga untuk berdiskusi mencari solusi yang tidak merugikan siapa pun.
Dia juga menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang dan nama baik kota tetap terjaga.
“Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Mari kita jaga bersama agar situasi di Banjarmasin tetap kondusif,” ujar Akly.***
budi sbn
