sbn-MARTAPURA, Hutan yang selama ini kita jaga kelestariannya, kini juga bisa menjadi sumber kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekitar.
INILAH gagasan besar yang didorong Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya mempercepat pengembangan perhutanan sosial di wilayahnya.
Melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) atau pengembangan wilayah terpadu, Pemkab Banjar ingin menyatukan berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, infrastruktur hingga lingkungan, sehingga kawasan hutan tidak hanya terjaga, tapi juga produktif.
“Perhutanan sosial menjadi jalan nyata untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, penguatan kelompok, hilirisasi produk dan perluasan akses pasar,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, saat membuka FGD Pentahelix Percepatan Perhutanan Sosial di Aula Baiman, Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Selasa (6/10/2026).
Setiap instansi kini punya peran jelas: DPMD memperkuat BUMDes dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Dinas Koperasi mendukung pengolahan dan legalitas produk, Dinas Pertanian mendampingi petani, sementara Dinas PU dan Lingkungan Hidup memastikan infrastruktur dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Keberhasilan ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi dari pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai pelaku utama.
FGD ini menargetkan empat hasil utama: sinkronisasi program, identifikasi kebutuhan masyarakat, penguatan model bisnis, serta pembagian peran yang jelas antar unsur pentahelix.
Master plan IAD yang sedang disusun diharapkan menjadi pedoman agar pembangunan kawasan berbasis hutan berjalan seimbang: memberi manfaat ekonomi bagi warga tanpa mengorbankan kelestarian alam.***
