sbn-MARTAPURA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terus memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan peran aktif dunia usaha yang beroperasi di wilayah setempat.
DORONGAN penting tersebut dibahas dalam rapat gabungan seluruh Komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama Ketua CSR Kabupaten Banjar, Ketua KUD Fajar Bersama, jajaran perusahaan serta pihak terkait di Ruang Rapat Paripurna lantai II DPRD Kabupaten Banjar pada Kamis (8/10/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyelaraskan koordinasi guna memastikan kontribusi dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersalurkan tepat kepada wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.
Dia menyoroti persoalan penempatan zona penanganan yang belum sesuai, contohnya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banjar justru menempatkan lokasi penanganan di wilayah Bati‑Bati.
“Kami minta perusahaan melaporkan kembali penempatan zonanya. Apabila aktivitas perusahaan berada di Kabupaten Banjar, penanganan karhutla seharusnya juga difokuskan di wilayah ini,” kata Irwan.
Sebanyak 13 perusahaan menerima undangan resmi untuk hadir dalam rapat tersebut, namun tidak semuanya dapat hadir.
Ketidakhadiran sejumlah perusahaan menjadi perhatian khusus DPRD, mengingat agenda ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan Kabupaten Banjar.
Irwan menegaskan pihaknya akan memanggil kembali perusahaan yang belum merespons undangan guna memastikan bentuk kontribusinya.
Jika tetap tidak memberikan tanggapan, DPRD berencana merekomendasikan tindak lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Banjar termasuk evaluasi perizinan perusahaan.
Langkah yang diambil DPRD mendapat apresiasi dari anggota DPRD sekaligus Ketua Relawan Buser 690 Banjar M. Hasan Hamdan.
Menurutnya dukungan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk melengkapi upaya penanganan karhutla di lapangan, tidak hanya mengandalkan pemerintah dan relawan.
Perusahaan yang hadir dalam rapat telah menyampaikan komitmen dukungan, namun Hasan berharap pernyataan tersebut diwujudkan dalam bantuan nyata berupa peralatan, personel maupun kebutuhan operasional relawan.
Dengan sinergi yang terbangun antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga CSR, KUD dan relawan, penanganan karhutla di Kabupaten Banjar diharapkan berjalan lebih cepat, terarah dan bantuan yang diberikan benar‑benar menyentuh wilayah terdampak.***
