suara banua news – MARTAPURA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota guna mengatasi kelangkaan LPG 3. kg di Kalimantan Selatan.
KELANGKAAN LPG 3 kg mulai terjadi menyusul rusaknya sejumlah infrastruktur pasca banjir sehingga mengganggu jalur pendistribusian terhambat, selain masalah adanya penjualan LPG 3 kg bersubsidi di kios-kios serta masih adanya pangkalan yang nakal.
” Data-data yang sudah dikemukakan pihak pertamina bisa dishare ke kabupaten kota sehingga nantinya bisa melakukan perbaikan terkait permasalah pendistrubusian LPG 3 kg,” kata pj Setda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar saat memimpin rapat koordinasi, secara daring. Kamis (25/2/2021).
Dia juga mengharapkan, seluruh kabupaten kota mengeluarkan kartu kendali yang diperuntukkan kepada keluarga tidak mampu saat mengambil LPG di pangkalan dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi data penerima LPG mensubsidi tersebut.
“Salurkan ke orang yang tepat sasaran dan edukasi masyarakat yang mampu secara finansial agar tidak membeli LPG yang bersubsidi,” tambahnya.
Jimmy,ST.Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar segera akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bupati dan Kartu Kendali untuk mengantisipasi kelangkaan LPG 3 kg di daerahnya, sebagaimana arahan dari provinsi Kalsel.
“Menindaklanjuti hasil rapat tadi, kita akan mengeluarkan Peraturan Bupati dan Kartu Kendali kedepannya”
“Disperindag dan Dinas Sosial dalam hal ini akan melakukan pendataan di lapangan mengenai kasus kelangkaan gas di pangkalan dan kios kios kecil”
“Kita rencanakan akan melakukan razia dan apabila didapati pelanggaran akan kita beri sanksi tegas sebagai efek jera,” tandasnya.****
suara banua news
