sbn- INTERNATIONAL, Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang pertama perempuan di negara itu, telah resmi membubarkan parlemen pada Senin (19/1/2026), hanya tiga bulan setelah menjabat.
DIKUTIP dari CNBC Indonesia, Pemilihan umum sela akan digelar pada tanggal 8 Februari mendatang sebagai bentuk pemanggilan mandat langsung dari rakyat.
Dengan tingkat persetujuan publik sekitar 70% sejak terpilih pada Oktober lalu, Takaichi memanfaatkan momentum popularitasnya untuk mengambil langkah ini.
“Rakyat yang berdaulat haruslah yang memutuskan apakah saya layak menjadi perdana menteri. Saya siap mempertaruhkan karier saya untuk ini,” ucapnya dalam konferensi pers yang dikutip dari The Associated Press.
Keputusan pembubaran juga bertujuan memperbaiki posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang telah kehilangan kepercayaan publik akibat skandal korupsi dan hubungan dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Saat ini koalisi pemerintah hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan tidak menguasai majelis tinggi, membuat agenda kebijakan sering terhambat.
Saat Ketua Majelis Fukushiro Nukaga mengumumkan pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang, anggota parlemen berdiri dan meneriakkan “banzai” tiga kali sebelum memulai kampanye resmi selama 12 hari.
Namun langkah ini mendapat kritikan dari oposisi yang menyatakan pembubaran menunda pengesahan anggaran penting di tengah tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah.
Selain itu, Takaichi juga menghadapi tantangan eksternal dengan hubungan China yang memanas setelah pernyataannya terkait Taiwan, serta tekanan dari AS untuk meningkatkan belanja pertahanan.
Sebagai pemimpin konservatif garis keras, Takaichi berusaha berbeda dengan pendahulunya Shigeru Ishiba yang lebih moderat.
Dia berjanji akan memperkuat militer, menaikkan anggaran pertahanan, dan menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.
Untuk memperkuat posisinya, ia menjalin koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) dengan kesepakatan meliputi pengaktifan kembali reaktor nuklir dan pemeliharaan suksesi kekaisaran hanya untuk laki-laki.
Sementara itu, oposisi membentuk Aliansi Reformasi Sentris yang menggabungkan Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito.
Meskipun masih terpecah, pemilu sela ini menjadi titik balik penting yang akan menentukan arah kebijakan Jepang ke depan.***
foto net
