sbn-BANJAR, Sebanyak sembilan kepala desa dari Kecamatan Cintapuri Darussalam mengajukan aduan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terkait dugaan penyebab banjir oleh tanggul dalam sistem manajemen air (Water Management System/WMS) milik PT Palmina Utama.
ADUAN tersebut diajukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan empat Komisi pada Kamis (22/1/2026).
RDP dengan DPRD Kabupaten Banjar, menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat sejak perusahaan melakukan uji coba teknologi WMS pada tahun 2023.
Kades Desa Sindang Jaya, Afdul Wahab Sarkani, menjadi perwakilan yang menyampaikan keluhan paling menonjol.
“Selama tiga tahun terakhir, pertanian warga kami benar-benar lumpuh. Kami mengharapkan PT Palmina Utama tidak lagi membuang air perkebunan melalui pompa ke Sungai Alalak,” jelasnya dengan nada tegas.
Menurut Afdul, banjir yang melanda desa mereka bahkan dapat berlangsung hingga empat bulan berturut-turut.
“Kami meminta pihak berwenang untuk melakukan peninjauan mendalam dan mengambil tindakan sesuai hasilnya. Masyarakat sudah cukup menahan beban selama tiga tahun,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak, menegaskan pentingnya memeriksa kelayakan AMDAL perusahaan yang sudah ada sejak 2009.
“Kita perlu memastikan apakah pada saat pengajuan AMDAL, teknologi WMS yang digunakan saat ini sudah diperhitungkan atau tidak,” jelasnya.
Politisi dari fraksi Golkar ini juga menyampaikan pandangan bahwa meskipun faktor alam berperan dalam terjadinya banjir, aktivitas pompanisasi perusahaan diduga memperparah kondisi dan menimbulkan kesenjangan di mana lahan perkebunan perusahaan tetap kering sementara lahan masyarakat terendam.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipasi.
“Untuk jangka pendek, kami telah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen selama satu pekan terakhir dan akan memperluas bantuan ke wilayah ring II”
“Kami juga akan menyebarkan data operasional pompa secara transparan kepada masyarakat,” jelasnya.
Budi Santoso menambahkan, perusahaan akan segera bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan survei dan menyusun rencana penerapan WMS yang sesuai dengan kondisi lapangan, termasuk mempertimbangkan wacana normalisasi Sungai Alalak.
“Musim kemarau yang akan datang menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan terkait, dan kami siap mengikuti semua arahan dari pemerintah,” lanjutnya. ***
