sbn-BATOLA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
DALAM rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono dan dihadiri Bupati H. Bahrul Ilmi, Kamis (30/4/2026), dewan menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Sorotan paling tajam diarahkan pada struktur anggaran. DPRD mencatat belanja pegawai mencapai 43,8 persen dari total APBD, jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur undang-undang.
Kondisi ini dinilai menggerus ruang fiskal untuk pembangunan. Dewan meminta Pemkab segera melakukan rasionalisasi dan mengalihkan fokus ke belanja produktif.
Selain masalah fiskal, penanganan kemiskinan dan stunting juga dinilai belum efektif meski angkanya mengalami penurunan.
Program-program yang berjalan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu didasarkan pada data yang akurat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik menjadi 68,09 pun dianggap belum mencerminkan perbaikan kualitas hidup yang merata.
Di sisi ekonomi, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal dan pertumbuhan ekonomi 5,27 persen dianggap rapuh karena masih bertumpu pada sektor primer.
Dewan juga menyoroti minimnya lapangan kerja formal serta lemahnya mitigasi bencana mengingat Batola merupakan wilayah rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.***
ahim sbn
