sbn-BATOLA, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Barito Kuala menjadi momen evaluasi menyeluruh bagi kinerja eksekutif.
DALAM rapat paripurna yang berlangsung Kamis (30/4/2026), DPRD menilai bahwa sejumlah indikator pembangunan belum menunjukkan perbaikan signifikan dan masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat.
Dari sisi sosial, dewan menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Program penanganan stunting diminta tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi harus didukung oleh data yang valid dan evaluasi yang berkelanjutan.
Demikian juga dengan peningkatan IPM, dinilai belum diimbangi dengan penguatan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan.
Pada aspek ekonomi dan keuangan daerah, terdapat dua masalah utama yang menjadi perhatian.
Pertama, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai akibat lemahnya pengelolaan potensi daerah.
Kedua, struktur belanja yang tidak sehat akibat dominasi belanja pegawai yang melebihi ambang batas legal.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dinilai belum berkualitas karena minimnya diversifikasi sektor usaha.
DPRD juga menyoroti masalah penyerapan anggaran di beberapa SKPD yang masih di bawah 75 persen serta ketiadaan kerangka regulasi yang memadai dalam mitigasi bencana.
Bupati H. Bahrul Ilmi dalam tanggapannya menyambut baik seluruh kritik yang disampaikan.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dan, menjadikan seluruh masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan.***
ahim sbn
