suara banua news.com – MARTAPURA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar saat ini mulai melakukan monitoring atau pemetaan wilayah yang nantinya akan mencadi wilayah potensi banjir baru di Kabupaten Banjar.
KEPALA BPBD Kabupaten Banjar, Erwan Kumar didampingi sekertarisnya Azhar menjelaskan, upaya atau langkah tanggap tersebut tidak lain didasari oleh belum dicabutnya status situasi tanggap darurat yang masih belum dinyatakan aman oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tidak hanya itu sebut Kumar langkah tersebut menurutnya adalah bentuk keseriusan BPBD Banjar dalam mengatasi permasalahan bencana banjir.
Dirinya berharap, upaya tanggap sejak dini ini, bisa meminimalisasi mis komunikasi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
” BPBD siap bekerja, dan siap membantu masyarakat terdampak bencana yang memang membutuhkan bantuan kami,” tegasnya.
Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, BPBD melihat ada potensi besar cakupan wilayah banjir akan bertambah, dan hal ini perlu perhatian pemerintah serta kewaspadaan masyarakat kabupaten Banjar.
” Awal mula memang ada 5 kecamatan, namun dari hasil monitoring kami, jumlahnya cenderung meningkat dan berpotensi menjadi 8 kecamatan ” imbuhnya pula.
Saat ini BPBD Kabupaten banjar terus melakukan pemantauan situasi banjir di 50 Desa yang ada di 8 kecamatan tersebut, dan terkait bantuan logistik sudah mulai mereka lakukan perlahan namun pasti.
” Kami sejak minggu lalu hingga sekarang sudah melakukan suplay bantuan logistik dan air bersih ke sejumlah wilayah yang masih terdampak banjir, semoga saja hal tersebut bisa membantu dan dimanfaatkan sebaik baiknya oleh warga,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bidang Sungai dan Drainase Dinas PUPR kabupaten Banjar Ade juga menjelaskan, bahwa program penanggulangan Banjir juga manjadi salah satu prioritas kerja timnya di tahun ini.
Selain sebagai bentuk sinergitas kerja antar SKPD program penanggulangan banjir di Kabupaten Banjar tidak bisa dianggap main main, selain masih menjadi bencana tahunan, kondisinya saat ini justru ke arah yang lebih luas.
” Maka dari itulah program normalisasi sungai dan normalisasi wilayah bantaran sungai akan kami tingkatkan dengan koordinasi yang matang dengan Pemerintah Provinsi dan Balai Besar sungai regional Kalimantan,” lanjutnya.
Ade menilai musibah banjir terparah yang dialami awal tahun lalu adalah sebuah pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten Banjar agar saling bahu membahu memikirkan solusi atau jalan keluar dan bukan dijadikan sebagai ajang ulun saling menyalahkan.
” Mari kita sama sama memikirkan solusinya, agar hal semacam ini tidak kita alami lagi ditahun yang akan datang ataupun tahun tahun berikutnya,” katanya.***
budi setiawan
