sbn-MARTAPURA, Apel kerja gabungan yang diadakan di halaman Kantor Bupati Banjar pada pagi hari Senin ini menjadi ajang untuk menekankan pentingnya tata kelola keuangan dan kinerja daerah yang baik.
ACARA yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah, menyampaikan amanat langsung dari Bupati Banjar kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Dalam amanatnya, ditegaskan bahwa penyusunan laporan kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 tidak boleh dianggap remeh.
“LKPD bukan hanya dokumen administrasi, melainkan bukti nyata bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat Banjar,” jelas Ikhwansyah saat membacakan amanat.
Seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta untuk mempercepat penyelesaian LKPD Tahun 2025 dan memastikan setiap data yang disajikan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini menjadi penting mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan mulai pekan ini hingga satu bulan ke depan.
“Kita tidak perlu khawatir dengan pemeriksaan ini, karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan tugas dengan integritas dan sesuai prinsip good governance,” ujarnya lagi.
Ikhwansyahj uga mengimbau agar semua pihak bersiap dengan baik, menyusun dokumen pendukung secara lengkap dan memberikan informasi dengan transparansi serta ketepatan waktu.
Selain urusan keuangan, apel kerja ini juga membahas tentang perencanaan pembangunan mendatang.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 harus memperhatikan evaluasi capaian pembangunan Tahun 2025, serta menangkap berbagai isu strategis yang ada di daerah.
Salah satu fokus utama dalam perencanaan tersebut adalah penanganan dampak banjir yang melanda beberapa kecamatan di awal tahun ini.
Bencana tersebut telah mengganggu prasarana dasar dan layanan publik masyarakat.
“Penanganan banjir dan pemulihan kondisi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam RKPD Perubahan 2026 dan RKPD 2027″
” Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dan meminimalkan belanja yang tidak memberikan manfaat nyata,” lanjutnya.
Hadir dalam apel kerja gabungan tersebut para asisten setda, staf ahli, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai instansi di Kabupaten Banjar.***
