sbn-MARTAPURA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar mengadakan Rapat Paripurna untuk penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu (11/11/2026).
RAPAT yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar dipimpin Ketua DPRD Agus Maulana dan dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus, jajaran eksekutif serta Forkopimda.
Mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Said Idrus menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini dilatarbelakangi dinamika hukum pemerintahan desa tingkat nasional.
Berlakunya Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 membawa perubahan besar terkait kedudukan, fungsi dan tugas BPD.
“Penyesuaian diperlukan guna tercipta keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi,” kata Wabup Said Idrus.
Dia menambahkan penyusunan Raperda juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar nantinya dapat diterapkan secara efektif dan sesuai karakteristik pemerintahan desa Kabupaten Banjar.
Terdapat 10 materi pokok dalam perubahan tersebut, meliputi keterwakilan perempuan, masa keanggotaan, persyaratan calon anggota, pemberhentian anggota, penggantian antar‑waktu, hak anggota, penghargaan purnatugas, laporan evaluasi tugas, kode etik serta pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.
Diharapkan setelah disahkan, Perda baru semakin memperkuat fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.***
