suara banua news-MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat apresiasi atas kinerja gemilang dalam percepatan penurunan angka stunting.
HAL ini disampaikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dalam exit meeting yang digelar di Aula Barakat, Martapura, Kamis 15 Mei 2025.
Kunjungan lapangan TPPS Pusat, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta Bank Dunia melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua, memberikan penilaian positif atas delapan aksi konvergensi yang telah dijalankan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menjelaskan bahwa aksi-aksi tersebut meliputi analisis situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi terkait stunting, pembinaan kader, sistem manajemen data, cakupan sasaran & publikasi data, serta review kinerja.
Kunjungan lapangan difokuskan di Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, dan Desa Bincau, Kecamatan Martapura, dengan diskusi langsung bersama pemerintah desa, kader posyandu, aparat desa, guru PAUD, dan kader desa.
Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengungkapkan hasil kunjungan lapangan menunjukkan kinerja aksi konvergensi di atas 86,7 persen.
Penilaian ini mengacu pada hasil Kemendagri 2024 dan nilai insentif fiskal 71,3 persen. Meskipun demikian, Wikanestri menyarankan peningkatan mekanisme koordinasi dan tata kelola untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Di Desa Tambak Anyar, sistem tata kelola dinilai baik, khususnya terkait penggunaan data antar kader dan usulan desa dalam musrenbang kecamatan.
Namun, cakupan imunisasi perlu diperkuat. Pendanaan dan pemetaan anggaran berjalan baik, dengan insentif kader yang dianggarkan secara reguler.
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan perbaikan jalan, juga menjadi fokus.
Sementara di Desa Bincau, tata kelola dan penyusunan rencana kegiatan telah terlaksana dengan baik, cakupan Posyandu luas, dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah.
Namun, regulasi kewajiban kunjungan ke posyandu masih perlu dipertimbangkan.
Penggunaan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sebagai sistem informasi dinilai positif.
Exit meeting ini juga menjadi forum diskusi antara TPPS Pusat dan SKPD terkait di Kabupaten Banjar, termasuk Dinas Kesehatan, PMD, dan Dinsos P3AP2KB.
Secara keseluruhan, kunjungan TPPS Pusat memberikan optimisme dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.***
