sbn- NASIONAL, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah situasi sosial politik nasional yang dinamis.
HAL ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Banjar, 2 September 2025.
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, terjadi peningkatan aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap potensi gangguan stabilitas yang mungkin timbul akibat aksi-aksi tersebut, terutama yang dapat memengaruhi harga dan pasokan kebutuhan pokok,” jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amilia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar provinsi mengalami deflasi, beberapa wilayah masih mencatatkan inflasi yang cukup tinggi.
Kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi perhatian utama.
“Pemerintah daerah harus lebih intensif dalam melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah masing-masing”
“Koordinasi dengan Bulog dan distributor juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pasokan tetap terjaga,” kata Amilia.
Rakor ini juga membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar, subsidi transportasi, dan diversifikasi sumber pasokan.
Pemerintah pusat berharap, dengan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas harga pangan dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terjamin.***
