sbn-MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar bersama sejumlah pihak terkait menandatangani komitmen bersama untuk mengembangkan budidaya padi apung sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah.
ACARA penandatanganan berlangsung di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, pada Selasa pagi (14/10/2025).
Inisiatif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Manager Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, serta Ketua Kelompok Tani Sukamaju.
Acara ini juga disaksikan oleh Pj Setda Banjar dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, menekankan potensi besar program padi apung dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Program ini sangat relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan sebesar 7,19 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Lokasi awal budidaya padi apung akan difokuskan di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, dan wilayah Kecamatan Aranio.
Dinas Pertanian Banjar akan memberikan pendampingan komprehensif dari tahap pra-kondisi hingga pascapanen, dengan dukungan kolaboratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Program ini tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga akan dikembangkan menjadi agrowisata, mengingat lokasinya yang dekat dengan Pasar Terapung Lok Baintan, kata Warsita.
Pembiayaan program ini saat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, dan ke depannya akan difasilitasi oleh OJK bersama stakeholder dan perbankan.
Dukungan juga datang dari program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran Rp150 juta tahun ini.
Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menyatakan bahwa program padi apung di Banjar merupakan kelanjutan dari keberhasilan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar untuk menjadi daerah yang sejahtera berbasis pertanian. Kami di OJK akan mendorong pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan agar program ini berkelanjutan,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin risiko kerja petani yang terlibat dalam budidaya padi apung.
“Dengan kolaborasi berbagai pihak, akan terbentuk pembiayaan yang terintegrasi dan efisien,” ujar Agus.***
