sbn-MARTAPURA, Masalah pelayanan dasar hingga rencana pembangunan jangka panjang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (6/5/2026) di Ruang Paripurna Martapura.
RAPAT dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana dan dihadiri Wakil Bupati Said Idrus serta unsur Forkopimda.
Dalam pemaparannya, juru bicara Pansus M. Ali Syahbana menyampaikan meski kinerja keuangan daerah tumbuh positif dengan pendapatan melampaui target hingga 120,91 persen, namun penyerapan anggaran baru mencapai 90,44 persen, menyisakan anggaran sebesar Rp846 miliar.
Hal ini menjadi catatan agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih selaras dan tepat sasaran.
Fokus utama rekomendasi tertuju pada pelayanan publik. Masalah distribusi air bersih yang sudah berlangsung lama di wilayah Aluh-Aluh, Beruntung Baru, dan Tatah Makmur diminta segera dicarikan solusi nyata.
Selain itu, DPRD mendesak pemerintah daerah menyusun rencana induk penanganan banjir secara menyeluruh, mempercepat proses lelang proyek strategis di awal tahun, serta mengembangkan kawasan Sekumpul sebagai pusat ekonomi dan religi unggulan daerah.
Tak kalah penting, pengelolaan sampah lewat optimalisasi TPA dan TPS 3R, perbaikan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan kedisiplinan tenaga pendidik juga masuk dalam daftar perhatian.
Penataan pedagang kaki lima secara manusiawi, penyelesaian batas wilayah antar-daerah, serta gencarnya promosi potensi wisata dan investasi juga direkomendasikan agar ekonomi daerah semakin tumbuh.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Pansus mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas di seluruh instansi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel.
Diperlukan pula kajian kelembagaan untuk memisahkan fungsi pendapatan dan pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja pejabat secara berkala lewat sistem digital.
Untuk mendukung keuangan daerah agar lebih sehat, disarankan pembentukan tim khusus berbasis digital guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah dan mencegah kebocoran anggaran.
Aset daerah yang belum produktif diminta dioptimalkan, kinerja BUMD ditingkatkan, serta fasilitas umum seperti Stadion Demang Lehman dimanfaatkan untuk menambah pendapatan lewat retribusi.
Ketua Pansus LKPJ, H. Sunardi, mengingatkan seluruh catatan dan rekomendasi ini harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
“Semua ini demi perbaikan kinerja dan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga Banjar,” katanya.
Agenda lain dalam rapat ini adalah penyampaian dua Raperda, yakni penambahan penyertaan modal barang milik daerah ke Perumda Pasar Bauntung Batuah, serta perubahan susunan perangkat daerah.
Rapat ditutup dengan komitmen menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kabupaten Banjar.***
