sbn-MARTAPURA, Masalah keterbatasan anggaran operasional sekolah menjadi isu utama dalam Rapat Dengar Pendapat PGRI Kabupaten Banjar dengan DPRD dan Dinas Pendidikan, Senin kemarin.
SELAIN meminta kepastian hak cuti serta penerapan sistem kerja lima hari seperti di Banjarbaru, PGRI paling mendesak pengembalian Dana BOSDA.
Zainal Arifin menyampaikan banyak sekolah yang sudah menerima Papan Interaktif Digital namun tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada biaya operasional.
Hal ini disebabkan dana BOS pusat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan tersebut.
Sekolah kecil justru paling tertekan karena alokasi dana yang diterima jauh lebih kecil dibanding kebutuhan yang hampir sama dengan sekolah besar.
“Kami tidak menuntut nominal tertentu, yang penting ada komitmen pemerintah daerah untuk kembali mengalokasikan BOSDA,” jelasnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti agar kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar terus meningkat.***
