sbn-MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat pada Senin pagi, 2 November 2026. Rapat yang dipimpin langsung Bupati Banjar Saidi Mansyur turut dihadiri Wakil Bupati Said Idrus dan Setdakab Banjar Yudi Andrea, menjadi ajang sinkronisasi sejumlah agenda krusial menjelang penutupan tahun anggaran.
BUPATI Saidi Mansyur menyoroti meningkatnya beban kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Dia secara khusus memerintahkan Bagian Hukum untuk mempercepat penyelesaian berbagai produk hukum yang masih tertunda, agar seluruh dokumen rampung tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan.
Selain urusan administrasi, fokus utama rapat tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Bupati meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah memperkuat kolaborasi dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar agar penanganan di lapangan berjalan terpadu.
Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Wasis Nugraha, melaporkan perkembangan positif: setelah turun hujan beberapa waktu terakhir, fase kedua tanggap darurat karhutla mulai membaik dan tidak ada titik panas terdeteksi hingga Senin.
Meski begitu, kesiapsiagaan tidak dilonggarkan. Sebanyak 950 personel tetap disiagakan di lapangan, sementara peralatan pendukung mulai dari mesin pemadam, selang, sepatu bot hingga masker terus diperkuat.
BPBD juga rutin menyalurkan air bersih ke 96 titik di 84 desa dari 17 kecamatan dengan bantuan enam unit mobil tangki.
Dinas Kesehatan ikut menuturkan dampak kesehatan yang harus diwaspadai.
Kepala Dinas Kesehatan Noripansyah menjelaskan 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas telah dikerahkan untuk menangani dampak karhutla sekaligus kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Data yang dipaparkan mencatat 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut serta 1.712 kasus diare, sehingga layanan kesehatan bagi warga terdampak menjadi prioritas utama.
Selain penanganan darurat, rapat juga membicarakan keberlanjutan program Universal Health Coverage.
Noripansyah menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar, naik Rp5 hingga Rp 7 miliar dibanding tahun sebelumnya, seiring pencapaian UHC Kabupaten Banjar yang berada pada posisi tertinggi.
Dari rapat tersebut terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Banjar menghadapi beban kerja ganda: menyelesaikan target administrasi akhir tahun, menjaga kesiapan darurat karhutla, serta menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.***
