SUARABANUANEWS-BANJARMASIN, Dinas Sosial Provonsi Kalimantan Selatan meminta agar pemerintah daerah yang biasa menjadi langganan Bencana alam bisa lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan kemanusiaan di daerahnya masing masing tanpa bergantung kepada Pemerintah Provinsi.
Penanganan Bencana Banjir dan bencana alam lain seperti tanah longsor dan angin ribut yang biasa terjadi didaerah seperti Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Batola, Tapin, Balangan, Rantau, Amuntai dan daerah lainnya memang tidak bisa dipandang sebelah mata, Pasalnya
Dinsos Provinsi Kalsel sudah minta koordinasi dengan pemda setempat, agar mereka bisa mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana yang biasa terjadi di daerah mereka tersebut.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimamtan Selatan Dr. Siti Nuriani mengungkapkan, Pemda setempat tidak harus selalu bergantung pada Dinas Sosial Provinsi Kalsel terkait penanggulangan dana bencana di daerahnya, karena apa yang terjadi di daerah itu harus terlebih dahulu ditangani oleh Pemerintah daerahnya sendiri.
” Masalah kemanusiaan ini tidak bisa dianggap sepele karenanya pemerintah daerah yang bersangkutan harus ada empati terhadap masalah tersebut dengan menyisihkan dana untuk bantuan logistik bencana yang terjadi di daerahnya ” terangnya.
Lebih lanjut pihaknya pada tahun 2018 lalu ada menerima bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia berupa logistik pangan senilai Rp.190.000.000,- yang mana bantuan tersebut disalurkan pada saat yang benar benar dibutuhkan seperti bencana alam seperti Banjir dan angin puting beliau yang biasa terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai dan sekitarnya.
” Seharusnya daerah yang biasa menjadi langganan bencana harus lebih dulu tanggap, memperhatikan itu dan benar benar menunjukkan empatinya terkait permasalahan yang dialami masyarakatnya, dengan menyisihan dana APBDnya untuk penanggulangan bencana ” tukasnya.
Nuriani juga menambahkan, saat ini pihaknya sudah memiliki kurang lebih 900 tenaga relawan yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) se Kalimantam Selatan yang mana mereka siap membantu Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam di Kalsel dan Indonesia.
” Kami sudah mengusulkan alokasi dana untuk Korban Bencana Alam maupun Korban Bencana Sosial masing masing Rp.190.000.000,-di APBD Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2019 ini sebagai langkah siaga bencana kami ” tandas perempuan yang baru 5 hari menjabat Kepala Dinas Tersebut.
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalsel tercatat ada kurang lebih 20 bencana Banjir, 5 Tanah Longsor, 39 Angin Puting beliung yang terjadi di wilayah Kalsel dengan taksiran kerugian 5,9 Milyar Rupiah.
Ua1ntuk diketahui tahun 2019 ini Kementrian Sosial Pusat telah menyiapkan satu Kontainer bantuan logistik kepada Pemerintah Sumber pendanaan berdasarkan dana pribadi, dan hasil penjualan dan penyewaan peralatan di setiap event. Kalsel untuk nantinya bisa didistribusikan pada saat apabila terjadi bencana nanti.(BS)