suara banua news-MARTAPURA, Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar menyoroti pelaksanaan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar yang lowong, menyusul di lantiknya Kadis PUPR HM.Hilman sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, menggantikan Nasrunsyah yang memasuki masa pensiun.
” KALAU yang bakal menduduki jabatan Kadis PUPR Kabupaten Banjar sudah diketahui orangnya, kenapa tidak minta penunjukan saja,” ujar anggota Komisi IV H.Gusti Abdurahman (Antung Aman), Selasa, (22/7/2020).
Disebutkannya, kegiatan lelang jabatan itu cukup besar memakan biaya dan harus dilaksanakan secara terbuka. Peserta yang ikut lelang juga bebas, bisa orang yang berasal luar Kabupaten Banjar. Bukan terpokus pada orang orang di lingkup Pemkab Banjar saja, terlebih lagi dilingkup Dinas PUPR sendiri.
Jika ini terjadi, maka akan timbul kesan
bahwa jabatan yang satu ini sebagai “jabatan dinasti”.
” Kalau seseorang terlalu lama menduduki suatu jabatan, maka ada indikasi. Pertama, adanya kejenuhan dan tidak ada proses penyegaran,” jelas Antung Aman lagi.
Bahkan diungkapkan Kader Golkar ini, pemberdayaan kontraktor lokal di Kabupaten Banjar, terkesan kurang diperhatikan, mengingat banyaknya kontraktor lokal yang “menjerit”.
” Menjeritnya kenapa, karena tidak dapat pekerjaan. Yang dapat malah kontraktor luar”
” Kami sudah menawar paling rendah, belum tentu menang lo,” ungkap Antung Aman mengutip pernyataan salah satu kontraktor lokal.
Kalau berbicara efisiensi dengan kualitas yang bagus. Apalagi menguntungkan daerah, tentu akan mengambil tawaran terendah,tambahnya.
Oleh karena itu, sebut Antung Aman lagi, perlunya penelusuran track record oknum pejabat pengguna anggaran, apakah ada memiliki keluarga sebagai kontraktor?
” Jangan jangan perusahaannya atas nama orang lain, dalamnya oknum pejabat”
” Sebaiknya Kadis PUPR nanti adalah orang baru, bukan stok lama,” tandasnya Antung Aman, diiyakan anggota Komisi II Saidan Fahmi.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Banjar M.Rafiqi, mengharapkan pelaku usaha seperti kontraktor lokal bisa diberdayakan dalam membangun daerah, terutama keterkaitannya dengan instansi PUPR.
Hal senada juga ditegaskan Ketua Komisi III Iwan Bora, kalau figur Kadis PUPR Kabupaten Banjar hendaknya bisa besinergi dengan Komisi III selaku mitra kerja Dinas PUPR, terutama membangun daerah dan pemberdayaan potensi lokal.
Seperti di ketahui, untuk lelang jabatan Kepala Dinas PUPR Banjar, tercatat ada 2 nama yang dipastikan mengikuti lelang jabatan Kadis PUPR. Keduanya dari instansi Dinas PUPR Kabupaten Banjar.***
suara banua news
