suara banua news – MARTAPURA, Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi menegaskan agar penyusunan APBD 2021 memihak kepada kepentingan rakyat dengan anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja langsung daripada operasional pegawai serta perbaikan gedung.
DIA PUN memberikan rekomendasi kepada SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar agar berubah atau merevisi beberapa anggaran sesuai rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar. Jika tidak, pihaknya tidak akan memberikan persetujuan terhadap APBD 2021.
“Bagi kami tidak penting jumlahnya. Tidak penting programnya. Yang penting bagi kami manfaatnya bagi kepentingan rakyat”
“Jangan mengalokasikan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Tidak bersentuhan langsung dengan rakyat”
“Saya bicara ini untuk kepentingan rakyat. Catat, oleh teman teman semua. Kedepannya saya atau keluarga saya adakah mengerjakan proyek atau apapun, kata Rafoqi, Rabu (25/11/2020).
Seperti diketahui di susunan APBD Kabupaten Banjar 2021, anggaran di UPT Puskemas tercatat Rp. 2,4 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 131 miliar, yang terdiri dari gaji -tunjangan kinerja Rp. 103 miliar atau 78,7 persen dengan premi hibah ke KPA dan PMI Rp.16 miiar atau 12,5 persen.
Untuk kegiatan tertinggal sebanyak Rp.116 miliar, dipotong pembelian obat obatan sebesar Rp. 3 miliar dan pembangunan.Puskesmas pembantu sebanyak Rp. 2,6 miliar.
Dewan meminta Dinas Kesehatan fokus pada pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tidak hanya Covid 19, melainkan juga pelayanan
Untuk anggaran Dinas Pendidikan belanja langsung dan tidak langsung setelah dirasionalkan sekitar Rp. 388 miliar dan yang tidak bisa dirasionalkan antara lain gaji ASN dan pegawai mencapai Rp.286 miliar.
Gaji tenaga kontrak mencapai Rp. 10 miliar. Untensif ustadz -ustadzah, tutor dan sekretariat mencapai Rp.326 miliar. Dan, ini yang tidak bisa dirasionalkan.
Kemudian perjalanan Dimas Pendidikan mencapai Rp. 400 juta. Sedangkan pembangunan fisik SD hanya Rp.7.9 miliar dan SMP Rp.7. miliar, total Rp.15 miliar.
Wakil rakyat berharap pembangunan toilet toilet di sekolah segera diprioritaskan termasuk sekolah sekolah yang direhab.
Kemudian anggaran program penyediaan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Hortikultura mencapai Rp.1.6-miliar, program pengembangan pertanian sebesar Rp.555 juta dan penanggulangan bencana pertanian mencapai Rp.6 miliar serta anggaran penyuluhan sebesar Rp. 1.4 miliar.
Faktanya lahan pertanian produktif terus berkurang akibat alih fungsi lahan dan hasil produksi pertanian tetap bergantung dengan alam, karena belum inovasi di bidang pertanian yang bisa mengangkat tingkat taraf hidup.petani?
Sejumlah SKPD lain juga dianggap dan dinilai wakil rakyat dalam penyusunan APBD 2021 masih belum memihak kepentingan rakyat.
“Kita sudah mengadakan rapat pada tanggal 10 dan 11 November 2020 dengan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, dan didapat beberapat catatan untuk ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah”
” Kalau tidak ditindaklanjuti, saya tidak akan menandatangani persetujuan Paripurna,” tandasnya M.Rafiqi.
APBD 2021 tampak kurang berpihak pada rakyat, karena terlalu banyak untuk operasional pegawai dan pejabat, sebut Ketua DPRD Kabupaten Banjar ini.***
rahmadi sbn
