suara banua news – MARABAHAN, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD TA 2022.

KESEPAKATAN ini tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Bupati melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor dengan Ketua DPRD Saleh, yang berlangsung di ruang rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Batola, Kamis 4 Agustus 2022.

“Dengan ditandanganinya nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022 ini, maka DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Barito Kuala,” jelas Wakil Bupati Batola H.Rahmadian Noor.


Selain itu, nota kesepakatan bersama ini juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Sementara itu, dalam KUA dan PPAS sendiri merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD setiap tahunnya yang materi isinya merupakan hasil proyeksi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhitungkan berbagai faktor dominan intern maupun faktor yang berasal luar lingkungan pemerintahan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

Dia juga menjelaskan, KUA dan PPAS harus mengedepankan efesiensi dan efektivitas dalam setiap pemanfaatan anggaran.

Demikian juga dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas sesuai prinsip money follow program dan mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Terhadap target capaian kegiatan sebut wakil bupati harus ada penajaman, demikian juga kegiatan prioritas pembangunan harus ada pengalokasian anggaran yang bersifat wajib dan mendesak.

Wakil bupati juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama harmonis yang tidak lain dalam upaya bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Ije Jela sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan baik.***
iberahim sbn