suara banua news – MARTAPURA, Proyek pengadaan seragam anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banjar untuk kepentingan pengamanan Pemilu 2024 diduga bermasalah. Bahkan seragam Linmas yang dibagikan ke seluruh desa jumlahnya tidak merata.
SERAGAM Linmas yang sudah dibagikan ke desa kepada seluruh anggota Linmas, menurut informasi diduga jumlahnya tidak merata. Padahal kabarnya, setiap desa mendapat jatah 10 stel.
Pengadaan seragam untuk anggota Linmas se Kabupaten Banjar dianggarkan senilai Rp. Rp. 5.144.800.000, bersumber dari APBD Kabupaten Banjar 2024.
Sebagai instansi pengguna anggaran,
Kantor Sat Pol PP Kabupaten Banjar memesan sebanyak 2.950 stel seragam baru untuk anggota Satlinmas Pemilu 2024 ke pihak penyedia, yaitu CV. Jodion Unggul Perkasa, dengan harga satuan @Rp. 1.744.000 perstel.
Belakangan diketahui, diduga seragam baru Linmas yang diterima sejumlah 2.681 stel, bukan 2.950 stel, sebagaimana dalam perjanjian kontrak?
Menurut salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, seragam baru anggota Linmas tersebut meliputi :
– 1 stel baju celana plus border.
– 1 Sepatu PDL.
– 1 Rompi plus bordir.
– 1 Baju kaos dalam Linmas.
– 1 Pentungan.
– 1 Sabuk besar Kecil.
– 1 Pluit dan pita.
– 1 Topi Linmas plus bordir.
– 1 Id card.
Untuk di desanya, pihaknya mendapatkan jatah seragam baru anggota Linmas sebanyak 5 stel.
Kabarnya juga ada dua kelurahan di Kabupaten Banjar mengaku, jika jumlah seragam baru linmas yang diterimanya belum cukup untuk mengawal pengamanan Pilkada?
Secara real, di Kelurahan Gambut ada 32 RT dengan 29 TPS. Untuk Kelurahan Gambut Barat tercatat dari 11 RT memiliki masing masing 9 TPS.
Apabila diperlukan dua orang dalam satu TPS, maka 10 seragam masih tak cukup. Apalagi hanya 5 stel?
Dilansir dari healine9, Senin (12/8/2024), Kabid Linmas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar Yudi Hartana menjelaskan, pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satlinmas, memang sudah menjadi kewenangan Satpol PP. Sedangkan pihak kelurahan dan kecamatan sekedar mengusulkan.
“Tapi kan pengadaan seragam Linmas bukan untuk kegiatan Pilkada semata saja”
” Linmas banyak kegiatannya. Macam-macam, intinya peruntukan itu dalam rangka menciptakan kemananan, ketertiban dan ketentraman baik kelurahan ataupun desa,” kata Yudi Hartana.
Berdasarkan sumber media ini, Kelurahan dan Kecamatan Gambut sekitar Januari 2023 lalu, sebelum nya sempat diminta untuk menganggarkan pengadaan PDL baru Satlinmas dengan harga satuan @ Rp1,2 juta dengan total Rp140 juta per kecamatan.
Arbain, salah satu warga Kabupaten Banjar, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan guna membuktikan adanya indikasi KKN dalam proyek pengadaan seragam baru Satlinmas pemilu 2024.
Menurutnya, pengadaan seragam baru untuk anggota Satlinmas ini rentan di korupsi? Pasalnya, sulit untuk mengawasiya. Apalagi daerahnya memiliki wilayah yang luas dan sebagian berada di kawasan terpencil.
Oleh karenanya, untuk menelisik kasus ini harus melibatkan masyarakat, terutama aparat pemerintah desa, sebagai obyek penerima jatah seragam baru Satlinmas.
Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, dan tokoh agama, agar proses hukumnya tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.
” Saya berharap kasus ini bisa ditelisik, untuk membuktikan adanya indikasi dugaan kongkalingkong dalam proyek ini,” jelas . ***
