suara banua news-MARABAHAN, Tanggal 4 Januari 2025, Kabupaten Barito Kuala (Batola) genap berusia 65 tahun, sejak berdiri 4 Januari 1960, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan, Syarkawi.
SEBELUM menjadi Kabupaten Barito Kuala, daerah ini berstatus Kawedanaan di bawah Kabupaten Banjar. Perjuangan untuk menjadikan Marabahan sebagai Daerah Kabupaten dimulai pada tanggal 17 Februari 1957.
Kabupaten dengan ibukota Marabahan ini terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu lumbung padi karena memiliki luas baku sawah terluas di Kalimantan Selatan.
Kabupaten Barito Kuala juga merupakan penghasil jeruk Siam terbesar di Kalimantan Selatan.
Selama kepemimpinan bupati Hj Noormiliyani AS- dan wakil bupati H Rahmadian Noor serta penjabat bupati Mujiyat dan Dinansyah sejumlah pencapaian positif, telah dibukukan.
Di antaranya penurunan tingkat kemiskinan parah dari 0,395 di akhir 2023 menjadi 0,156. Sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan yang semula 1,144, juga dapat ditekan menjadi 0,689.
Demikian pula dengan perbaikan angka gini rasio atau ketimpangan pendapatan, dan penurunan pengangguran terbuka.
BPS mencatat terdapat 5.961 warga pengangguran di Batola dengan rincian 3.725 laki-laki dan 2.236 perempuan hingga akhir 2024. Meski demikian, telah terjadi penurunan 3,41 persen dari sebelumnya 3,42 persen.
Sedangkan berdasarkan perhitungan mandiri, tingkat pengangguran terbuka di Batola sudah menyusut menjadi 2,10 persen. Ini berimbang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,46 persen.
Untuk mengatasi pengangguran terbuka, Pemkab Batola bekerja sama dengan BLK Bekasi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi kejuruan otomotif, PHP, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan garmen.
Juga pelatihan manajemen agrowisata, pelatihan budidaya jamur tiram, dan pelatihan keterampilan non institutional maupun institutional pengolahan hasil pertanian
Selama setahun berlalu, Pemkab Batola telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi. Di antaranya melalui pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah.
Untuk menjamin ketersedian pasokan, telah dilakukan pengembangan benih padi unggul lokal varietas Siam Madu seluas 2.000 hektare. Juga pengawalan terhadap tanaman padi seluas 105.905 hektare.
Juga mengoptimalkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Anjir Pasar dan Mandastana, serta melaksanakan pasar murah di setiap kecamatan.
Imbasnya adalah inflasi di Batola mengalami penurunan signifikan hingga 0,35 poin. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi di Kalimantan Selatan yang tercatat 0,46 poin.
Tidak hanya menekan inflasi, Batola juga mampu menurunkan prevalensi stunting dengan signifikan dari 33,36 persen di akhir 2023 menjadi menjadi 15,9 persen dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI
Meski belum memenuhi target nasional 14 persen, penurunan tersebut menunjukkan komitmen Batola dalam pengentasan stunting melalui berbagai intervensi.
Namun kalau menggunakan penghitungan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), balita stunting di Batola sebanyak 1.710 atau 8,85 persen dari total 20.234 balita.
Batola juga telah meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 326.526 jiwa atau 99,94 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan tingkat keaktifan mencapai 83,03 persen.
Pencapaian tersebut membuat Batola menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 bersama 470 kabupaten/kota lain.
Pun sebagai penopang pelayanan kesehatan, terdapat sedikitnya 15 dokter spesialis di RSUD Abdul Aziz Marabahan.
Hal itu juga dibarengi pembangunan gedung hemodialisa dan CT scan, renovasi poliklinik menjadi dua lantai dan gedung perawatan lama.
Berbagai upaya tersebut pun ikut mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Batola dari sebelumnya 70,67 menjadi 71,40.
Aspek lain yang tidak kalah penting selama 2024 adalah adalah upaya Pemkab Batola dalam meningkatkan pelayanan publik.
Hasilnya skor indeks pelayanan publik yang diberikan Ombudsman adalah 93,10 dengan zona hijau atau kualitas tertinggi.
Tercatat sedikitnya 126 pelayanan yang dievaluasi agar cepat, transparan dan adil. Kemudian menerapkan digitalisasi untuk beberapa jenis pelayanan, dan melaksanakan pelayanan satu pintu di beberapa organisasi pelayanan.***
