sbn-MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
PERTEMUAN penting ini dilangsungkan di Aula Barakat, Martapura, pada Kamis (19/2/2026) sore, dengan fokus utama pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap isu-isu publik.
Sekretaris Daerah (Setda) Banjar, Yudi Andrea, yang mewakili Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, secara resmi membuka acara tersebut.
Rapat ini juga dihadiri Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Setda Yudi, ditekankan bahwa rapat evaluasi ini merupakan agenda krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Tujuannya adalah untuk menelaah secara mendalam capaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 serta mengukur keselarasan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan utama perbaikan kinerja tahun 2026 dan penyusunan perencanaan tahun 2027 agar lebih tepat sasaran”
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan dedikasi selama tahun 2025,” jelas Yudi.
Menyoroti isu kepercayaan publik, Setda Yudi Andrea secara tegas mengingatkan seluruh jajaran untuk belajar dari setiap kejadian yang mungkin mengikis kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, saya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang, baik pada sisa tahun berjalan maupun pada tahun-tahun mendatang,” jelasnya.
Yudi juga mendesak para pimpinan SKPD untuk segera mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan target belum tercapai.
Dia menekankan perlunya perumusan langkah perbaikan yang konkret dan implementasi yang cepat guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Apresiasi khusus diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau bahkan melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025.
“Capaian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pengendalian yang efektif, target kinerja dapat tercapai bahkan terlampaui,” tambahnya.
Terakhir, Setda menyoroti serapan anggaran sejumlah SKPD agar lebih optimal.
Dia juga secara spesifik menyinggung pentingnya respon cepat terhadap dinamika yang berkembang di media sosial, terutama terkait dengan permasalahan paket pekerjaan yang sempat menjadi perhatian publik.***
