sbn-NASIONAL, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan inspeksi mendadak ke Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, dalam rangka operasi penertiban kawasan pertambangan dan hutan yang sedang berlangsung.
SELAMA kunjungan tersebut, Sjafrie menegaskan sikap tegas pemerintah yang tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal apa pun yang membahayakan kedaulatan dan perekonomian negara.
Dilansir dari porosjakarta.com, Menhan menekankan bahwa negara harus hadir untuk menegakkan aturan secara adil, tanpa memandang latar belakang pelaku.
“Kita tidak boleh membiarkan ada ‘republik dalam republik’ di tanah air ini. Semua ketentuan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya,” kata Menhan.
Dari temuan di lapangan, terbongkar adanya aktivitas penambangan pasir kuarsa yang sebenarnya menyembunyikan penambangan pasir timah mineral yang tidak memiliki izin eksplorasi.
Sjafrie menjelaskan bahwa praktik ini memanfaatkan celah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM telah mengambil langkah cepat untuk membatalkan berbagai perizinan pasir kuarsa di daerah-daerah yang terbukti melakukan penyembunyian tersebut.
“Negara kita kaya akan sumber daya, tetapi ada sebagian orang yang cerdik hati mengambil kesempatan dari kekurangan aturan,” jelasnya.
Menhan juga menyatakan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal di sektor sawit dan pertambangan.
Bila ditemukan unsur pidana, proses akan dilanjutkan ke lembaga penegakan hukum.
Selain itu, peninjauan ke Bandara IMIP juga terkait dengan latihan simulasi intersep yang dilakukan oleh TNI, guna mengantisipasi penggunaan jalur udara untuk aktivitas ilegal.
Sjafrie menilai bahwa kondisi bandara tanpa kehadiran perangkat resmi negara adalah hal yang tidak wajar dan menjadi kerawanan.
“Masih ada celah yang mengancam kedaulatan, ekonomi, dan stabilitas nasional yang harus kita tutup,” katanya.
Menjawab pertanyaan media, Sjafrie menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan dan memperkuat birokrasi regulasi di seluruh titik rawan nasional, termasuk Morowali.
Dia menjelaskan bahwa Satgas PKH bekerja secara nasional, sehingga semua aktivitas ilegal di seluruh Indonesia akan menjadi target pemantauan.
Akhirnya, Menhan memastikan bahwa semua temuan dan hasil kunjungan di Morowali akan segera dilaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Presiden RI.
“Pesan kita ke rakyat: negara terus bekerja untuk kepentingan umum, dan kita tidak akan berhenti menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan,” lanjutnya.***
