SUARA BANUA NEWS – BATOLA – KERAWANAN pemilu bisa bersumber dari lembaga penyelenggaranya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bekerja tidak profesional.

“Kalau mereka tidak punya integritas, bisa menjadi potensi kerawanan,” tandas Kepala Badan Kesbangpol Batola, Drs Noripani.


Noripani mengungkapkan itu ketika menjadi nara sumber dalam dialog publik dalam rangka kewaspadaan dini menghadapi kerawanan pada Pemilu 2019, Rabu (10/4/2019).

DIALOG PIBLIK yang digagas Badan Kebangpol Batola, dihadiri sejumlah forum kemasyarakatan. Dialog dipandu Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Mirwan Efendi Siregar.

Selain lembaga tesebut, lanjut Noripani, kerawanan bisa berasal dari pemain (peserta pemilu) yang selalu menabrak aturan demi mencapai tujuan.

Kerawanan lain, caleg melakukan fitnah atau kampanye hitam kepada sesama peserta pemilu lainnya, baik sesama partai politik (parpol) maupun berbeda partai.

Atau kerawanan yang timbul karena perbuatan aparatur. “Misal, kesbangpol ikut mendistribusikan logistik. Padahal itu jelas bukan wewenangnya,” tegasnya.

Sementara satu peserta diskusi, Dali Purwadi, mengaku mendapat informasi, modus caleg untuk mendapatkan suara kini semakin canggih. Kabarnya membidik oknum petugas KPPS untuk mendapatkan suara secara culas.

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Batola, Rahmatulah Amin, berjanji memaksimalkan pengawasan di lapangan.

“Di TPS nanti pengawas kita akan mencatat. Misalnya, berapa pemilih yang datang, berapa surat suara yang tersedia, berapa yang terpakai dan tidak, berapa suara sah dan tidak sah. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu,” jelas Amin, panggilan akrabnya.

Amin memastikan, kalau ditemukan pelanggaran pihaknya tidak segan menindaknya. Tidak pandang bulu. Baik dilakukan partai besar maupun kecil, tetap akan diproses sesuai undang-undang pemilu.

Menurut Amin, selain penindakan pihaknya juga melakukan pencegahan. Tak hanya berupa imbauan di spanduk, saat masa tenang nanti bawaslu akan melakukan patroli pengawasan hingga ke desa-desa.

“Dalam kegiatan itu, pada setiap kerumunan, mobil patroli atau kendaraan kita akan singgah, kemudian kita mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, karena bagi pelanggar akan dikenai sanksi,” pungkasnya.

Sedang Mayor Edy Yulianto dari BIN koordinator wilayah Batola, berharap agar semua pihak turut memelihara situasi kamtibmas yang kondusif.

“Tentang siapa yang menang atau kalah, tidaklah jadi soal. Itulah pilihan masyarakat. Yang penting, masyarakat bisa makan dan bekerja dalam situasi kondusif,” cetusnya. (iberahim)***