sbn-MARTAPURA, Menanggapi status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) di Kabupaten Banjar, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengintensifkan upaya mitigasi bencana.
KETUA Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menyampaikan hal ini pada Jumat (31/10/2025), usai serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPBD Kabupaten Banjar.
Fokus utama pembahasan adalah kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir.
“Kami menekankan pentingnya mitigasi sebagai langkah pencegahan. BPBD harus memaksimalkan semua sumber daya yang ada,” tegas Amiruddin.
Amiruddin menambahkan, anggaran dan perencanaan penanggulangan bencana yang telah disiapkan harus dioptimalkan, termasuk penyediaan bantuan logistik yang memadai bagi korban bencana.
Namun, ia menyoroti masalah ketidaksesuaian antara logistik yang diadakan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Logistik yang ada saat ini kurang fleksibel karena pengadaannya sudah terencana. Seharusnya, logistik disesuaikan dengan kebutuhan mendesak saat bencana terjadi. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ini,” jelasnya.
Selain itu, Amiruddin juga menyoroti minimnya jumlah Early Warning System (EWS) di Kabupaten Banjar.
Ia berharap agar pemerintah daerah dapat menambah jumlah EWS, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana.
“Jumlah EWS saat ini sangat terbatas, hanya ada tiga unit yang merupakan milik Pemerintah Provinsi dan Kementerian”
“Idealnya, Kabupaten Banjar memiliki lebih banyak EWS yang dianggarkan secara mandiri agar kita lebih siap menghadapi bencana,” lanjutnyanya.***
