sbn-BANJARMASIN, Rabu (26/11/2025) pagi, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan berhasil memasuki kompleks Gedung DPRD Provinsi setelah upaya awal mendapatkan kesempatan berdialog mengalami kendala.
MEREKA diperbolehkan memasuki kawasan Rumah Banjar dan segera berjumpa dengan anggota dewan di Ruang Rapat Paripurna.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam dengan intensitas tinggi dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK beserta jajaran pimpinan dewan lainnya.
Selama acara, perwakilan ketua BEM masing-masing kampus menyampaikan aspirasi secara bergantian, sementara pihak dewan melakukan pencatatan dan memberikan tanggapan langsung.
Muhammad Anzari, Ketua BEM Uniska MAB yang menjadi juru bicara pertama, menekankan permintaan agar DPRD mengawasi pemerintah provinsi untuk menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus.
Pihaknya juga mengangkat persoalan dugaan BBM Pertalite tercampur air yang merusak kendaraan, kelangkaan Pertamax pasca-perpindahan masyarakat ke jenis bensin tersebut, serta mendesak penertiban tambang ilegal di provinsi.
Selanjutnya, M Irfan Naufal dari BEM UMB melaporkan kondisi dari beberapa kabupaten mengenai angkutan tambang batu bara yang tidak sesuai peraturan.
“Truk-truk tersebut sering melanggar aturan lalu lintas dan tonasenya melebihi batas yang diizinkan,” jelasnya.
Di akhir sesi, Yazid Arifani, Ketua DEMA UIN Antasari Banjarmasin, menyoroti penetapan KUHAP baru yang dinilai memiliki pasal-pasal yang membutuhkan tinjauan ulang.
Pihaknya juga mendesak DPRD Kalsel untuk menyampaikan sikap kritis kepada DPR RI dan pemerintah pusat terkait isu tersebut.***
