sbn-MARTAPURA, Pengelolaan kawasan hutan tidak boleh lagi berjalan terpisah-pisah antar sektor.
DEMI menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Banjar kini menerapkan pendekatan terpadu melalui konsep Integrated Area Development (IAD).
Selasa (6/10/2026), Bapperida Kabupaten Banjar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pentahelix Percepatan Perhutanan Sosial yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Yudi Andrea.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Banjar dalam menyelaraskan peran lintas sektor.
“Kabupaten Banjar memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama kawasan hutan dan perdesaan yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomis”
“Pengelolaannya perlu dilakukan secara terukur dan terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” jelas Yudi.
Pendekatan IAD menyatukan berbagai sektor yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, sehingga pengembangan kawasan tidak lagi parsial.
Peran setiap instansi telah dipetakan dengan jelas, mulai dari pemberdayaan masyarakat, dukungan usaha, infrastruktur, hingga perlindungan lingkungan.
Dalam FGD ini juga dihadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan konsultan perencana, yang membahas penyusunan master plan IAD.
Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman resmi pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Banjar.
“Keberhasilan percepatan perhutanan sosial tidak mungkin dipikul oleh pemerintah daerah saja. Kita membutuhkan keterlibatan solid dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat,” sambung Yudi menegaskan.
Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan kolaborasi yang kuat, diharapkan perhutanan sosial di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif,vmenjaga hutan tetap hijau sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya.***
