SUARA BANUA NEWS – MARTAPURA – AKSI PULUHAN Kontraktor lokal yang mendatangi Bupati Banjar KH. Khalilurrahman, untuk menyampaikan aspirasinya agar diberdayakan untuk berkontribusi membangun daerah melalui jasa kontraktor, akan berlanjut ke DPRD Kabupaten Banjar, Mereka mengancam mendatangi wakil rakyat kabupaten Banjar, dengan tujuan yang sama serta membawa seluruh pekerja mereka ke gedung parleman Banjar.
HAL TERSEBUT disampaikan H.Usman, salah satu kontraktor lokal yang juga ikut menemui bupati Banjar, KH. Khalilurrahman, pada aksi perdana mereka dikediaman bupati dan kantor Dinas PUPR dan ruangan wakil bupati Banjar, Selasa (19/3/2019)
“ Agenda kita selanjutnya akan mendatangi wakil rakyat Banjar, untuk menyampaikan aspirasi, hingga tuntutan kita dikabulkan,” ucap H.Usman, usai mendatangi bupati di rumah kediaman dinas bupati.
Menurutnya, pihaknya akan mengupayakan berdialog dengan Komisi III terkait permasalahan yang dihadapi kontraktor lokal, yang kini nasibnya terkesan tidak perhatikan di daerahnya sendiri.
Pihaknya ingin Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, dapat memfasilitasi mereka dengan pemerintah daerah, agar bisa diperlakukan sama dengan kontraktor luar. Sehingga tidak ada perlakuan “istimewa” antara kontraktor luar dan lokal dalam berkontribusi membangun daerah, melalui jasa kontruksi.
Untuk jadwal jadwal pertemuan dengan pihak legislator nanti, pihaknya terlebih dahulu akan mengirimkan surat ke gedung DPRD Kabupaten Banjar, selambat –lambatnya Kamis lusa, jelas H.Usman.
Ditambahkannya, aksi penyampaian aspirasi tersebut, buntut dari ketidakjelasan nasib kontraktor lokal yang sudah berlangsung bertahun –tahun. Pihaknya percaya, sebagai wakil rakyat, mereka mendukung perjuangan kami ini.
Bayangkan saja, setiap tahun kami membayar pajak perusahaan ke daerah. Namun, kami tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi membangun daerah. Lantas untuk apa keberadaan semua perusahaan milik kami? Atau hanya sekedar menjadi penonton di rumah sendiri.
Fakta inilah yang saat ini dirasakan kontraktor lokal. Dan, penyampaian aspirasi yang kami lakukan adalah untuk mengakhiri status kami sebagai penonton dirumah sendiri.
“ Semestinya, pihak pemerintah daerah, dapat mengerti dan memahami keberadaan kami sebagai pelaku jasa kontruksi lokal. Bukan dijadikan penonton dirumah sendiri. Intinya kami perlu pemberdayaan, pembinaan dan sinergi dari pemerintah daerah,” tandasnya H,Usman.(MJI/RAH)
