SUARA BANUA NEWS- Martapura, Hari ini Kamis 22 Agustus 2019, Kabupaten Banjar merayakan hari jadinya yang ke 69 tahun, suatu usia yang cukup matang dalam pencapaian hasil pembangunan.
KENDATI demikian, bukan hal naib jika masih ada potret buram dari sebagian wilayah di Kabupaten Banjar yang belum ‘tersentuh’ pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan.
![]()
Potret buram itu bisa kita lihat di sebagian kawasan pinggiran Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.
Disini akses jalan milik kabupaten masih belum bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama.
Ruas hanya bisa dilintasi kendaraan roda. Meski melintasinya harus berhati hati karena terdapat gundukan kecil tanah maupun batu, selain juga sempit.
![]()
Demikian juga dengan jembatan penghubung yang ada, juga perlu pehatian lebih dari pemkab Banjar.
Jembatan ulin yang berada diperbatasan Desa Sungai Bakung ini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain sudah dimakan usia, bahu jembatan juga tidak diberi pagar pengaman di kiri kanannya.
![]()
Hal yang sama juga bisa dilihat di Desa Lok Baintan Luar dan Desa Pembatanan. Dua desa di pinggiran Kecamatan Sungai Tabuk ini seperti tak ‘tersorot’ pemkab Banjar?
Selain bangunan jembatan tidak sempurna lagi juga ‘dikarut karut’ bersama batang pohon kelapa maupun galam seadanya.
![]()
Kondisi serupa juga bisa kita temui di Desa Layab Baru Kecamatan Tatah Makmur ini juga perlu perhatian dari pemkab Banjar.
Kondisi jembatan penghubung antar desa masih produk lama. Bangunannya banyak yang sudah rapuh, bahkan ada yang patah serta hilang.
Padahal jembatan ini acapkali kali menjadi lintasan pelajar menuju sekolah masing masing
![]()
Untuk ruas jalan juga masih kita temui adanya kerusakan yang cukup parah. Sebagaimana yang terjadi diruas jalan kabupaten yang melintasi Desa Pemangkih Laut, Tengah dan Baru Kecamatan Tatah Makmur.
Demikian juga dengan kondisi jalan di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Di Desa ini tidak memilik akses jalan kabupaten sendiri.
Untuk masuk ke Desa Simpang Empat ini harus memotong atau melintasi jalan lingkungan milik pemko Banjarmasin.
![]()
Seterusnya yang perlu perhatian serius pemkab Banjar adalah soal normalisasi Sungai Tembingkar, yang terkesan dibiarkan mati menyusul maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman baru di kawasan ini.
Setiap tahunnya puluhan hektar lahan produktif berubah menjadi bangunan panggung, tanpa ada solusi terhadap lahan disekitarnya yang tidak bisa difungsikan lagi untuk bercocok tanam, karena tata kelola airnya tidak bisa teratur lagi.
![]()
Pembakal Desa Gudang Hirang Anang Syahrani, mengatakan pihaknya terus menyampaikan kondisi infrastruktur di wilayahnya ke Pemerintah Kabupaten Banjar, untuk dilakukan perbaikan.
![]()
” kita sudah berulang kali mengajukan propasal ke instansi terkait, namun realisasinya belum ada,” jelasnya.
Kendati demikian pihaknya mengaku sangat terbantukan dengan kucuran dana desa untuk membangun infrastruktur ditengah ketidakpastian bantuan dari pemkab.
” Sangat bersyukur sekali dengan adanya kucuran dana desa. Kita bisa menggunakannya untuk pembangunan desa sesuai dengan musyawarah masyarakat,” ujarnya.
Usulan perbaikan jembatan juga pernah di sampaikan Pembakal Desa Lok Baintan Luar Abdurahman. Namun usulan itu hingga sekarang belum kunjung diperbaiki, dengan berbagai alasan dari tunggu giliran hingga anggaran terbatas.
![]()
Cerita lain dari kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa dirinya pernah kena “marahi” oleh oknum pejabat instansi karena mengekspos kerusakan jalan di desanya.
Oleh karenanya dirinya mengaku sedikit malas mengajukan usulan perbaikan. Masih ada dana desa, meski belum bisa menampung semua aspirasi masyarakat desanya, ujarnya.
![]()
Amang Adul, mengaku bingung dengan perencanaan perbaikan yang dibuat PUPR kabupaten Banjar. Ada sejumlah proyek dibangun dengan dana besar, tapi jarang di lintasi mobil. Misalkan jembatan di Desa Bangkal.
![]()
Jembatan dengan konstruksi besi baja ini terlihat megah, tapi hampir tidak dilewati angkutan berat? Sementara jembatan disekitarnya perlu perbaikan.
Soal program bebas jamban juga masih perlu di fokuskan ke daerah pinggiran, agar mereka yang tinggal bisa menikmati bantuan wc komonal dari pemerintah pusat.
![]()
Itu adalah sebagai contoh yang menjadi pertanyaan dirinya?
Menurut Pambakal Desa Lok Baintan Dalam H.Sahlianor, sebagai pembanding, kondisi infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan di Kawasan pinggiran, perlu di ekspos juga.
Di Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk, dibangun jembatan beton dengan biaya besar, tapi tidak dilewati kendaraan roda empat.
Efisiensi biaya dan priotas serta manfaat dari pekerjaan proyek untuk masyarakat perlu juga dipikirkan, tentunya diluar kontek adanya kepentingan lain?
” Perlu juga media mengangkat insfrastruktur yang belum tersentuh oleh pembangunan, agar menjadi catatan instansi terkait untuk memprogramkannya. Tidak hanya sekedar slogan, tapi harus ada tindaklanjutnya, yaitu aksi dilapangan,” ujarnya.***
tim suara banua news


















