suara banua news – MARTAPURA, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, meminta untuk mensterilkan alat peraga kampanye bakal calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dalam kegiatan Haul Guru Sekumpul.
TERKAIT hal itu, Bawaslu Kabupaten Banjar sendiri sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Banjar.
“Kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah dan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar terkait bagaimana dalam menanggulangi permasalahan APK didekat kawasan kegiatan haul Guru Sekumpul yang dilaksanakan pada 29 Februari- 1 Maret 2020 mendatang, seperti apa yang diharapkan para relawan haul,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fazeri Tamjidillah, Selasa (4/2/2019).
Mengingat pada kegiatan haul tahun sebelumnya kawasan tersebut juga steril dari nuansa politik salah satunya pemasangan APK.
Bawaslu berharap Pemda dapat memfasilitasi untuk duduk bersama baik dengan bakal calon, relawan haul dan instansi terkait lainya guna menyamakan presepsi bersama, karena haul Guru Sekumpul sudah menjadi kegiatan keagamaan sebagai kearifal lokal, sambungnya.
Sebenarnya Bawaslu sendiri sudah mengimbau kepada bakal calon untuk menghormati kegiatan haul dengan melepaskan APK-nya masing-masing dikawasan tersebut.
Apalagi kegiatan haul 2020 kali ini tidak masuk atau bertepatan dengan masa kampanye, sehingga Bawaslu Kabupaten Banjar pun tak berwenang untuk melakukan penertiban baleho atau spanduk yang sudah terpampang, mengingat itu tidak masuk dalam kategori APK.
“Pendaftaran bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar itukan dimulai pada 16-18 Juni 2020 mendatang, baik untuk bakal calon persorang ataupun partai politik (parpol),
Sedangkan penetapan calon pada 8 Juli, barulah pada 11 Juli – 19 September 2020 mendatang masuk dalam masa kampanye. Jadi, wajar-wajar saja kalau bakal calon mengenalkan diri mereka melalui baleho dan spanduk sebagai Alat Peraga Sosialisasi (APS) diri mereka.
Namun, alangkah eloknya kegiatan keagamaan ini fokus dan tanpa muatan unsur politik,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, H Abdel, Perwakilan Relawan Posko Induk Sekumpul pun mengaku sudah melayangkan surat ke Bawaslu dan KPU Kabupaten Banjar untuk melakukan penertiban APS dikawasan yang menjadi titiik lintasan jemaah.
“Mudah-mudahan pemda dapat memfasilitasi kita untuk duduk bersama guna menyamakan presepsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, mana-mana kawasan yang terdampak kegiatan haul kami harapkan steril dari kegiatan politik dan APS”
” Namun, untuk radiusnya kita masih belum bisa tetapkan karena hampir se-Kabupaten Banjar dan Banjarbaru terdampak kegiatan haul,” tandasnya saat usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Haul ke-15 Abah Guru Sekumpul di Lantai II Aula Barakat Kabupaten Banjar.***
tim suara banua news.
****
